<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan pemusatan persidangan tindak pidana korupsi di ibu kota provinsi di wilayah kepulauan, dikaji dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah pemusatan pelaksanaan persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi belum efektif apabila dikaitkan dengan konteks wilayah yang bermasalah dengan karakteristik kepulauan (akuatik terestrial). Hal tersebut dapat terjadi karena permasalahan yang mendasari, yaitu faktor geografis dan alasan penyerta, yaitu akses dan keterbatasan sumber daya bagi hakim. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan pemusatan di Ibu Kota Provinsi membutuhkan biaya yang tinggi karena harus menempuh jarak yang jauh menuju ibu kota provinsi (terutama di provinsi yang memiliki wilayah hukum yang luas) dan biaya akomodasi bagi terdakwa dan saksi cukup tinggi yang harus disesuaikan dengan jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Provinsi.]]>
Copyrights © 2025
