Articles
<![CDATA[DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>;
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>;
<![CDATA[Suwito]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.1.1.11-24
<![CDATA[Kekuasaan salah satu masalah sentral di suatu negara, Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945, untuk membantu beban kerja di beberapa Kementerian Presiden mengangkat Wakil Menteri sebagai hak Prerogeratif. Penunjukan Wakil Menteri menjadi sorotan dalam kebijakan guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara pemerintahan yang baik karena munculnya Wakil Menteri rangkap jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta mengetahui kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian, mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 tidak adanya larangan untuk merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional. Wakil Menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil menteri dapat menjalankan perannya yang ideal serta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanggungjawab dengan beban kerja yang berat sehingga perlu diangkatnya wakil menteri, maka perlu adanya : (a) Peraturan secara khusus yang mengatur tentang Wakil Menteri (b) Jabatan Wakil Menteri di berikan pada kalangan birokrat dan professional, (c) Apabila ada pengangkatan Wakil Menteri dapat sementara melepas jabatan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2014)]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF LAWS AND REGULATIONS AS A FORM OF HEALTH SERVICES IN DEALING WITH MENTAL HEALTH CRISIS ]]>
<![CDATA[Fitrianita, Ika]]>;
<![CDATA[Torano, Fazryani Mazita]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 2 No. 04 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Health is currently an issue that has an individual and social impact on mental health problems. Indonesia is one of the countries that has a fairly high risk of mental health problems. The lack of attention and readiness of facilities is one of the policy instruments. This study aims to analyze the dynamics of legal politics after Law Number 17 of 2023 concerning Health related to mental health issues to obtain the responsibility of its policy direction. The research method in this article uses a library research model with data sources obtained through secondary data search with a juridical-normative approach. The results of the study show that the dynamics of legal politics on mental health problems in Indonesia have been going on from 1966 to 2014, but nevertheless mental health rules in terms of orientation and practice are still partially running. The progressive direction began to be seen when Law Number 17 of 2023 concerning Health was passed through the omnibus law method. The responsive legal review emphasizes the state's responsibility in providing mental health protection as an effort to empower human resources to create a healthy generation both physically, mentally and spiritually to achieve the aspired state goals. The conclusion of this study is that the derivative regulations of the Health Law related to mental health services must be immediately actualized to prevent mental health problems from becoming more widespread.]]>
<![CDATA[Hubungan Sedentary Lifestyle Dengan Index Massa Tubuh (IMT) Mahasiswa Penjaskesrek Universitas Cenderawasih : Penelitian ]]>
<![CDATA[Fazryani Mazita Torano]]>;
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.2070
<![CDATA[Peningkatan prevalensi kelebihan berat badan di kalangan mahasiswa menjadi isu kesehatan yang semakin nyata, terutama akibat perubahan gaya hidup yang cenderung sedentari. Aktivitas fisik yang rendah dan durasi duduk yang tinggi diketahui berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sedentary lifestyle dan status IMT pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross-sectional) dengan melibatkan 30 mahasiswa. Data dikumpulkan melalui kuesioner terkait durasi aktivitas sedentari harian dan pengukuran langsung berat serta tinggi badan untuk menentukan IMT. Analisis hubungan dilakukan menggunakan uji chi-square dan perhitungan prevalence ratio (PR) dengan tingkat signifikansi p<0,05. Sebanyak 90% responden memiliki IMT ideal, dan 10% mengalami kelebihan berat badan. Mahasiswa dengan sedentary lifestyle tinggi (>5 jam/hari) memiliki risiko 7 kali lebih besar mengalami IMT lebih dibandingkan kelompok sedentari rendah (PR = 7,00; CI 95% = 1,63–48,17; p = 0,0035). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara durasi sedentari dan peningkatan IMT. Sedentary lifestyle yang tinggi berkorelasi signifikan dengan peningkatan IMT pada mahasiswa. Intervensi edukatif dan promotif untuk mengurangi waktu sedentari serta meningkatkan aktivitas fisik sangat diperlukan di lingkungan perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[Pendidikan Hukum Lalu Lintas bagi Pengendara Muda di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura: Pengabdian ]]>
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>;
<![CDATA[Muhamad Sofian]]>;
<![CDATA[M. Khaidir Kahfi Natsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 - ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2807
<![CDATA[The main objective of this community service activity is to improve the understanding and awareness of traffic law for young drivers of SMA Muhammadiyah Jayapura City students. The research method uses a descriptive qualitative method with stages from interviews, observations, and literature studies. The results of the study indicate that socialization through Traffic Law Education for Young Drivers at SMA Muhammadiyah Jayapura City is effective in improving understanding and awareness of traffic law. In addition, the involvement of law enforcers who simulate the legal process is one of the factors that facilitate students' understanding of the law. The influence of the social environment, such as peers, often encourages disobedient behavior, especially traffic laws. There is a very close correlative relationship between social behavior and law. Therefore, efforts are needed to increase legal awareness for young drivers which can be done with two alternatives, namely by implementing Counseling and Legal Education about the dangers of traffic violations for SMA Muhammadiyah Jayapura City students and partnering with law enforcement officers. Increasing awareness and understanding of traffic law is expected]]>
<![CDATA[Menanam Cabai, Menanam Harapan : Strategi Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Lingkungan Pelabuhan Pelindo Jayapura: Pengabdian ]]>
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 - ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2814
<![CDATA[This community service program, through the Movement for Planting Vegetables, aims to strengthen household and community food security by utilizing home gardens and limited land in the Pelabuhan Pelindo Petikemas Jayapura area. The methods included socialization, chili cultivation training, assistance, and regular monitoring. The results indicate an increase in community knowledge and skills in chili cultivation, leading to greater household availability of chili and reduced household expenditure. Some households also gained additional income by selling surplus harvests. Socially, this activity fostered collective awareness of the importance of food self-sufficiency and strengthened community solidarity. Therefore, the chili planting movement can serve as an effective strategy to enhance food security while improving community welfare sustainably.]]>
<![CDATA[Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley untuk Penyusunan Daftar Pustaka Otomatis: Pengabdian ]]>
<![CDATA[Jenita]]>;
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>;
<![CDATA[Apriani Riyanti]]>;
<![CDATA[Rima Ruktiari Ismail]]>;
<![CDATA[Irwin]]>;
<![CDATA[Dina Mayadiana Suwarma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3162
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola referensi ilmiah melalui pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley. Permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak akademisi dan mahasiswa adalah kesulitan dalam menyusun daftar pustaka dan sitasi secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan gaya penulisan ilmiah yang berlaku. Di era digital, kemampuan mengoperasikan aplikasi manajemen referensi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung produktivitas akademik dan menjaga integritas ilmiah. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 secara daring melalui platform Zoom dan diikuti oleh 26 peserta dari berbagai latar belakang. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelatihan interaktif, pendampingan praktik langsung, serta evaluasi hasil kegiatan. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan Mendeley untuk penyusunan daftar pustaka otomatis. Peserta mampu melakukan sitasi dengan benar, mengelola referensi digital, serta mengintegrasikan Mendeley dengan Microsoft Word secara efektif. Kegiatan ini juga mendapat respons positif dari peserta yang menilai pelatihan sangat relevan dengan kebutuhan akademik mereka. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital akademik dan mendukung peningkatan kualitas penulisan ilmiah di kalangan masyarakat akademik.]]>
<![CDATA[PKM Pendampingan Dan Pelatihan Sistem Perizinan, Digital Branding, Packaging, Dan Digital Marketing Produk UMK Roti Bakar Nax Di Distrik Heram ]]>
<![CDATA[Arif Budiman, Eren]]>;
<![CDATA[Fitrianita, Ika]]>;
<![CDATA[Sandhy Pustap, El Shaddai]]>;
<![CDATA[Pawan, Elvis]]>
<![CDATA[ PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Roti Bakar Nax is one of the Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in Jayapura City. It is owned and run by a group of young Nabire residents who are passionate about business. They began operating this business with very little money, using funds from the town and having very little experience with entrepreneurship. The purpose of this community service project was to assist business actors in boosting the economy. One method is to sell business items using information technology, process business permits to ensure legal protection for a company, and optimize product packaging design to improve a company's reputation and draw in clients. The growth of Roti Bakar Nax in Jayapura City has benefited from this scheme. Effective financial bookkeeping and sales reporting using an information system, brand identity and storytelling strategies, product packaging design optimization, business permits, and digital marketing-based promotional strategies through creative video content on Instagram and TikTok were all areas where business owners showed improved comprehension]]>
<![CDATA[PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KESEHATAN FISIK DAN PSIKOLOGIS PARA PEKERJA DI INDUSTRI MANUFAKTUR ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Safrina]]>;
<![CDATA[Junaidi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Dewi, Rd. D. Lokita Pramesti]]>;
<![CDATA[Setianto, Diki Putra]]>;
<![CDATA[Efendi, Efendi]]>;
<![CDATA[Fitrianita, Ika]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.28090
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kesehatan Fisik dan Psikologis Para Pekerja di Industri Manufaktur. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menyelidiki hubungan antara kondisi lingkungan kerja dengan kesejahteraan pekerja dalam dua dimensi utama: kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Temuan dari kajian literatur menunjukkan bahwa lingkungan kerja di industri manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik para pekerja. Paparan terhadap polutan udara, kondisi kerja yang ergonomis, dan tekanan kerja yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti gangguan pernapasan dan cedera fisik. Selain itu, lingkungan kerja juga berdampak pada kesehatan psikologis para pekerja, dengan stres kerja dan kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja dan manajemen menjadi faktor risiko utama bagi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat, seperti peningkatan sistem ventilasi, pelatihan ergonomi, dan promosi kesehatan mental di tempat kerja, direkomendasikan untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KEPULAUAN DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN ]]>
<![CDATA[Dwight Nusawakan]]>;
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v6i2.492
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan pemusatan persidangan tindak pidana korupsi di ibu kota provinsi di wilayah kepulauan, dikaji dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah pemusatan pelaksanaan persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi belum efektif apabila dikaitkan dengan konteks wilayah yang bermasalah dengan karakteristik kepulauan (akuatik terestrial). Hal tersebut dapat terjadi karena permasalahan yang mendasari, yaitu faktor geografis dan alasan penyerta, yaitu akses dan keterbatasan sumber daya bagi hakim. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan pemusatan di Ibu Kota Provinsi membutuhkan biaya yang tinggi karena harus menempuh jarak yang jauh menuju ibu kota provinsi (terutama di provinsi yang memiliki wilayah hukum yang luas) dan biaya akomodasi bagi terdakwa dan saksi cukup tinggi yang harus disesuaikan dengan jarak tempuh untuk menuju Ibu Kota Provinsi.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of Article 4 Paragraph 2 of Law Number 3 of 2020 on the Control and Management of Minerals and Coal in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute of Advanced Knowledge and Science ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69693/ijim.v4i2.451
<![CDATA[Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menimbulkan tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat berkaitan dengan formulasi kewenangan penguasaan dan pengelolaan Mineral dan Batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dinamika pengaturan kewenangan penguasaan dan pengelolaan pertambangan sumber daya mineral dan batubara, termasuk implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara setelah era reformasi mengalami pergeseran dari kewenangan penguasaan dan pengelolaan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ke arah dominasi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah penghapusan serta perubahan beberapa pasal yang bertalian dengan kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara oleh pemerintah daerah yang sebelumnya berlaku dalam berbagai regulasi]]>
