<![CDATA[Analisis stakeholder dan kebijakan diperlukan sebagai langkah awal/pra–kondisi sebelum dilaksanakannya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di luar Jawa. Hal ini untuk melihat pihak yang terkait langsung dan pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan pembangunan KPH. Metode penelitian yang dipakai adalah deskripitif kualitatif dan kuantitatif. Analisa datanya menggunakan analisa stakeholder dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terkait langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain ; BPKH, BKSDA, TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan investor. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tangungjawab masingmasing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.]]>
Copyrights © 2010
