Priyo Kusumedi
BPK Solo, Jl.Jend.Ahmad Yan-Pabelan Kartasura. Tlp.(0271) 716709, Fax 716959

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH MODEL MAROS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN Priyo Kusumedi; Achmad Rizal HB
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.345 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.3.179-193

Abstract

Analisis stakeholder dan kebijakan diperlukan sebagai langkah awal/pra–kondisi sebelum dilaksanakannya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di luar Jawa. Hal ini untuk melihat pihak yang terkait langsung dan pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan pembangunan KPH. Metode penelitian yang dipakai adalah deskripitif kualitatif dan kuantitatif. Analisa datanya menggunakan analisa stakeholder dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terkait langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain ; BPKH, BKSDA, TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan  investor. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tangungjawab masingmasing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.
IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN Indah Novita Dewi; Achmad Rizal HB; Priyo Kusumedi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2010.7.3.195-209

Abstract

Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.
ANALISIS FINANSIAL PENGELOLAAN AGROFORESTRI DENGAN POLA SENGON KAPULAGA DI DESA TIRIP, KECAMATAN WADASLINTANG, KABUPATEN WONOSOBO Priyo Kusumedi; Nur Ainun Jariyah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.2.93-100

Abstract

Agroforestry merupakan teknik penggunaan lahan yang sudah banyak dilakukan oleh petani di Indonesia. Selain memberikan hasil yang berkelanjutan juga dapat menjaga kelestarian lingkungan. Kajian ini bertujuan mendapatkan kemampuan penggunaan lahan agroforestry pada tanaman sengon dan kapulaga yang memberikan keuntungan terhadap petani. Lokasi penelitian di Desa Tirip, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif, berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara yang dianalisis secara financial dengan daur sengon 9 tahun dan diskon rate 9,3%. Hasil penelitian ini sebagai berikut (1) Hasil analisis financial strata 1, adalah NPV sebesar Rp. 112.039.098,00, BCR sebesar 2,32, IRR sebesar 35%, dan pendapatan pertahun sebesar Rp. 18.916.524,00, (2) Hasil analisis finansial strata 2 adalah NPV sebesar Rp. 33.599.884,00, BCR sebesar 1,58, IRR sebesar 13% dan pendapatan pertahun Rp 5.672.957,00. (3)Prosentase pendapatan antara sengon dan kapulaga pada kedua strata tersebut adalah, diduga karena kapulaga setiap tahun menghasilkan, sedangkan hasil sengon baru dinikmati setelah masak tebang. (4) tanaman sengon bagi petani merupakan tanaman tabungan yang sewaktu-waktu dapat ditebang pada saat petani mempunyai keperluan mendadak.