<![CDATA[Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap menghadapi persoalan mendasar terkait penerapan asas kesalahan (schuldbeginsel), khususnya dalam perkara korupsi yang seringkali menitikberatkan pada akibat hukum tanpa mempertimbangkan niat jahat (mens rea) pelaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemidanaan terhadap Thomas Trikasih Lembong yang tidak disertai pembuktian unsur mens rea, namun tetap dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana kedudukan unsur mens rea sebagai dasar kesalahan dalam perkara tersebut; dan kedua, bagaimana relevansi pemberian abolisi oleh Presiden sebagai koreksi terhadap kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis penerapan asas geen straf zonder schuld serta kewenangan abolisi Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan tanpa pembuktian mens rea bertentangan dengan asas dasar hukum pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, sementara pemberian abolisi oleh Presiden berfungsi sebagai mekanisme koreksi konstitusional terhadap kekeliruan yudisial serta bentuk penegakan justice above legality dalam sistem hukum Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
