<![CDATA[Kemunculan kembali situs judi online di Indonesia meskipun telah diblokir menunjukkan adanya kesenjangan antara larangan normatif dan efektivitas penegakan hukum digital. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor hukum yang memungkinkan situs judi daring muncul kembali serta menilai kecukupan KUHP dan UU ITE dalam mengatur persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan sumber hukum primer dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama: akses teknologi yang rendah hambatan, lemahnya koordinasi antar-lembaga dan keterlambatan blokir, penggunaan penyamaran digital serta regenerasi domain, dan rendahnya kesadaran hukum serta literasi digital pengguna. Meskipun larangan telah tegas, penegakan masih reaktif dan tertinggal secara teknologi, memberi ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah regulatif dan teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian tidak cukup dengan pemblokiran, melainkan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas teknis, dan penguatan literasi digital publik]]>
Copyrights © 2025
