<![CDATA[Abstract The Makassar Strait is one of Southeast Asia’s most strategic shipping lanes, facing growing threats of maritime piracy. Despite its critical role in international trade connectivity, this region has not received proportional attention in maritime security policies or scholarly discourse. This study aims to identify the underlying factors contributing to the Makassar Strait’s vulnerability to piracy, evaluate the effectiveness of Indonesia’s maritime security strategies, and propose actionable policy recommendations. Utilizing a qualitative case study approach, the research draws on piracy incident data from 2019 to 2024 obtained from Bakamla and the International Maritime Bureau (IMB), alongside a literature review of official policy documents and academic sources. The findings indicate that high vessel traffic, weak naval patrol coverage, limited monitoring technology, poor regional cooperation, and socio-economic challenges in coastal communities are key drivers of maritime insecurity. Existing maritime security efforts—including sea patrols and regional frameworks—have been hindered by resource limitations, fragmented coordination, and low public engagement. The study recommends strengthening institutional capacity, leveraging advanced surveillance technologies, enhancing regional collaboration, and empowering coastal communities as key partners in Indonesia’s maritime security system. Keywords: Makassar Strait, maritime piracy, maritime security, policy evaluation, regional cooperation Abstrak Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran strategis di Asia Tenggara yang menghadapi peningkatan risiko perompakan maritim. Meskipun memiliki peran vital dalam konektivitas perdagangan internasional, kawasan ini belum mendapatkan perhatian sepadan dalam kebijakan maupun kajian keamanan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan Selat Makassar terhadap perompakan, mengevaluasi efektivitas kebijakan keamanan maritim Indonesia, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat keamanan kawasan. Metode yang digunakan adalah studi kasus berbasis data insiden perompakan dari tahun 2019 hingga 2024 yang diperoleh dari Bakamla dan International Maritime Bureau (IMB), serta studi pustaka terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas kapal dagang, lemahnya patroli laut, terbatasnya teknologi pemantauan, minimnya kerja sama regional, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir menjadi faktor dominan kerentanan wilayah. Kebijakan keamanan yang telah diterapkan, seperti patroli laut dan kerja sama regional, belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas lembaga, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, adopsi teknologi pemantauan yang lebih canggih, peningkatan kerja sama antarnegara kawasan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra dalam sistem keamanan maritim nasional. Kata kunci: Selat Makassar, perompakan laut, keamanan maritim, kebijakan maritim, kerja sama regional]]>
Copyrights © 2025
