<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, dengan Penal Code of Japan (Act No. 45 of 1907), guna memahami persamaan dan perbedaan norma hukum yang berlaku di kedua negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun Indonesia dan Jepang sama-sama menganut sistem hukum civil law, keduanya memiliki karakteristik budaya, pendekatan hukum, dan pemidanaan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-komparatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana konsep normatif tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Jepang, serta apa saja perbedaan dan persamaan pengaturan tindak pidana perkosaan di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam definisi perkosaan serta membuka kemungkinan pelaku dan korban dari semua jenis kelamin. Namun demikian, Jepang secara eksplisit mengatur kondisi korban yang tidak sadar dan menggunakan pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan, sedangkan Indonesia masih terbatas pada pidana penjara dan denda.]]>
Copyrights © 2025
