<![CDATA[Penelitian ini membahas peran pendampingan advokat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka pada tahap penyidikan, sebuah fase krusial dalam proses peradilan pidana yang sering kali menjadi ruang potensial terjadinya pelanggaran prosedural. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum telah dijamin oleh KUHAP, Undang-Undang Advokat, serta regulasi HAM, namun implementasinya di tingkat penyidikan sering kali tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, didukung metode perundang-undangan untuk menelaah dasar normatif pendampingan advokat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat, penyidik, dan tersangka atau keluarga tersangka, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat berperan signifikan dalam menjaga prinsip due process of law, mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, serta meningkatkan transparansi proses pemeriksaan. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala struktural seperti ketidaktahuan tersangka terhadap haknya, keterbatasan jumlah advokat, serta kurangnya fasilitasi bantuan hukum oleh negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme pendampingan advokat sangat diperlukan demi terciptanya penyidikan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.]]>
Copyrights © 2025
