<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik penyelenggaraan bantuan hukum sebagai upaya memperkuat access to justice bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan layanan hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi untuk menelaah bentuk layanan litigasi dan non-litigasi, mekanisme penanganan perkara, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum berjalan melalui alur kerja yang terstruktur, meliputi pendampingan perkara sejak tahap awal, penyusunan dokumen administrasi, hingga koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penyelesaian hukum yang optimal. Kendala utama ditemukan pada keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, dan minimnya pendanaan operasional. Meski demikian, dukungan profesional dari praktisi hukum, ketersediaan dokumentasi, serta jejaring kerja sama antarlembaga turut menjadi faktor pendukung penting. Secara keseluruhan, praktik bantuan hukum telah berkontribusi dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan, meskipun masih diperlukan berbagai penguatan kapasitas dan kolaborasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
