<![CDATA[Pariwisata religi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah berkembang menjadi industri masif yang sayangnya diiringi oleh tingginya angka sengketa konsumen. Kasus-kasus penipuan perjalanan umrah berskala besar telah mencederai kepercayaan publik dan mengungkap kelemahan sistem hukum positif yang gagal memulihkan hak-hak jamaah secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi efektivitas penyelesaian sengketa yang ada serta menawarkan model penyelesaian baru yang lebih berkeadilan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus (socio-legal), penelitian ini menemukan bahwa pendekatan hukum yang kaku (legal positivism) seringkali mengabaikan dimensi kerugian imateriil dan spiritual korban. Dualisme antara lembaga penyelesaian sengketa umum (BPSK) dan syariah (BASYARNAS) juga memperparah ketidakpastian hukum. Sebagai kontribusi kebaruan (novelty), artikel ini merumuskan model Integrative-Transcendental Dispute Resolution. Model ini mengintegrasikan kepastian hukum negara dengan etika bisnis syariah, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada ganti rugi finansial, tetapi juga pemulihan aspek spiritual melalui pendekatan Maqashid Syariah. Model harmonisasi ini diharapkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) perlindungan konsumen muslim di kawasan Nusantara.]]>
Copyrights © 2025
