<![CDATA[Artikel ini menelaah meningkatnya kriminalisasi dan kekerasan terhadap pihak yang memperjuangkan keadilan dan keterbukaan informasi. Meskipun UUD 1945 melalui Pasal 28E dan 28F menjamin kebebasan berekspresi, praktik penegakan hukum sering kali tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Dengan metode hukum normatif-empiris, penelitian ini menganalisis UU HAM No 39 Tahun 1999, UU Pers No 19 Tahun 2016, dan UU ITE No 40 Tahun 1999, serta data dari Komnas HAM, Organisasi SAFEnet dan Lembaga Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi, tafsir hukum yang kabur, dan lemahnya komitmen lembaga negara menyebabkan perlindungan terhadap jurnalis dan pembela HAM tidak berjalan efektif. Pasal-pasal dalam UU ITE, sering disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pejabat publik dan korporasi, sehingga menimbulkan efek jera yang membatasi kebebasan pers. Sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, puluhan kasus kekerasan terhadap jurnalis tercatat, dengan pelaku terbanyak berasal dari aparat negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih lemah dalam penerapannya. Penguatan penegakan hukum dan harmonisasi dengan prinsip-prinsip HAM internasional menjadi langkah penting untuk memastikan suara kebenaran tetap terlindungi dalam sistem demokrasi Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
