<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh jemaat, pembangunan gereja tetap tertunda akibat penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jaminan hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan investigatif, dan dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin hak beragama kelompok minoritas. Penolakan yang tidak didasarkan pada hukum justru dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak menjadi alat pembatas, melainkan sarana perlindungan. Kajian ini menawarkan sudut pandang hukum yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam menjawab persoalan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk]]>
Copyrights © 2025
