<![CDATA[Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku memberikan kepastian hukum secara ekonomis. Kreditur separatis, yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia, secara teoritis memiliki kedudukan istimewa. Namun dalam praktiknya, hak eksekutorial mereka dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menetapkan masa penangguhan dan pengambilalihan hak eksekusi oleh kurator. Ketentuan ini menimbulkan konflik dengan undang-undang jaminan kebendaan dan menciptakan ketidakpastian hukum, serta meningkatkan risiko kredit dan distorsi pasar. Penelitian ini juga mengkaji ketegangan antara prinsip going concern debitor dan potensi moral hazard yang timbul ketika mekanisme PKPU disalahgunakan untuk menghindari kewajiban utang. Ditemukan bahwa ketidakseimbangan regulatif ini berpengaruh negatif terhadap efisiensi ekonomi, kepercayaan sistem kredit, dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk menyelaraskan perlindungan hak kreditur separatis dengan tujuan penyelamatan usaha, guna membangun sistem kepailitan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
