Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transformatif: Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan
Trubus Rahardiansah
Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik: Kajian Interdisipliner Antara Hukum, Manajemen, Dan Keuangan Novita Mayang sari; Trubus Rahardiansah
JURNAL TRANSFORMATIF UNKRISWINA SUMBA Vol. 14 No. 2 (2025): Vol XIV No 2 (November) 2025
Publisher : Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58300/ck6ppz09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh asas kepastian hukum terhadap efektivitas pengelolaan royalti musik di Indonesia dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, manajemen, dan keuangan. Asas kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam perlindungan hak ekonomi para pencipta lagu sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga pengelola royalti, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Melalui studi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ditemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakteraturan dalam sistem keuangan lembaga pengelola royalti. Analisis juga menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum berdampak pada lemahnya praktik manajerial, pelaporan keuangan, dan rendahnya kepercayaan pencipta terhadap sistem royalti. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara norma hukum, sistem manajerial, dan akuntabilitas keuangan guna membangun sistem pengelolaan royalti yang adil, efisien, dan terpercaya. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya penting sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang fungsional dalam ekosistem ekonomi kreatif.
Ketidakseimbangan Perlindungan Antara Kreditur Separatis (Pemegang Jaminan) Dan Prinsip Going Concern Debitor Dalam Proses PKPU Dan Kepailitan Verra Yanti Ngantung; Trubus Rahardiansah
JURNAL TRANSFORMATIF UNKRISWINA SUMBA Vol. 14 No. 2 (2025): Vol XIV No 2 (November) 2025
Publisher : Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58300/m8vnt290

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku memberikan kepastian hukum secara ekonomis. Kreditur separatis, yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia, secara teoritis memiliki kedudukan istimewa. Namun dalam praktiknya, hak eksekutorial mereka dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menetapkan masa penangguhan dan pengambilalihan hak eksekusi oleh kurator. Ketentuan ini menimbulkan konflik dengan undang-undang jaminan kebendaan dan menciptakan ketidakpastian hukum, serta meningkatkan risiko kredit dan distorsi pasar. Penelitian ini juga mengkaji ketegangan antara prinsip going concern debitor dan potensi moral hazard yang timbul ketika mekanisme PKPU disalahgunakan untuk menghindari kewajiban utang. Ditemukan bahwa ketidakseimbangan regulatif ini berpengaruh negatif terhadap efisiensi ekonomi, kepercayaan sistem kredit, dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk menyelaraskan perlindungan hak kreditur separatis dengan tujuan penyelamatan usaha, guna membangun sistem kepailitan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.
Co-Authors Novita Mayang sari Verra Yanti Ngantung