<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum. Meski berbagai aturan telah disusun, seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, kenyataan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan semakin kompleks. Anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan, khususnya karena pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur relevan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu pengaturan hukum terkait perlindungan anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif, namun implementasinya belum optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pendampingan anak, mekanisme hukum yang belum sepenuhnya ramah anak, serta pelayanan pemulihan yang belum merata. Analisis juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan hukum agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru dan tetap mendukung pemulihan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan profesionalitas aparat, mekanisme pendampingan yang lebih responsif, serta kebijakan yang konsisten berpihak pada kesejahteraan anak.]]>
Copyrights © 2025
