<![CDATA[Pembangunan kawasan perbatasan Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan (security approach) yang bersifat inward-looking menuju pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang outward-looking. Strategi Pentahelix, yang mengedepankan kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, diadopsi sebagai kerangka kerja untuk mengakselerasi pembangunan ini. Namun, implementasi strategi kolaboratif ini berpotensi terhambat oleh kerangka hukum yang ada, yang secara historis lebih berorientasi pada kedaulatan dan kontrol terpusat. Jurnal ini menganalisis sinkronisasi antara kebijakan hukum yang mengatur kawasan perbatasan, terutama UndangUndang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dengan tuntutan implementasi strategi Pentahelix. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung oleh analisis kualitatif melalui studi kasus di beberapa wilayah perbatasan, penelitian ini mengidentifikasi adanya disonansi legal-strategis. Kerangka hukum yang ada menunjukkan struktur kewenangan yang hierarkis dan belum secara eksplisit mengadopsi prinsip kesejahteraan dan kolaborasi sebagai fondasi utamanya. Akibatnya, implementasi Pentahelix cenderung bersifat parsial, ad-hoc, dan sangat bergantung pada inisiatif aktor lokal, bukan didorong oleh sebuah sistem nasional yang koheren. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan hukum dan kelembagaan yang menghambat sinergi multipihak yang efektif. Jurnal ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk mengintegrasikan prinsip kesejahteraan dan kolaborasi ke dalam UU Wilayah Negara, serta penguatan peran institusional Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dari sekadar koordinator menjadi orkestrator ekosistem Pentahelix. Reformasi ini esensial untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang sinergis dan kondusif bagi pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan inklusif.]]>
Copyrights © 2025
