Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum J-CEKI
Masdar Bakhtiar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian Gultom, Rahel Elena; M. Alvi Syahrin; Masdar Bakhtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1810

Abstract

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan
Pengawasan Keimigrasian Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Perbatasan dalam Aspek Kriminologi Galih Lintang Alam; Masdar Bakhtiar; Alrin Tambunan
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1666

Abstract

Transnational crime, particularly Trafficking in Persons (TPPO), poses a serious threat to national security due to globalization and the ease of cross-border movement. Indonesia's geographical position as an archipelagic state makes it highly vulnerable to this form of modern slavery. This research aims to analyze the vital role of immigration supervision at the border in combating TPPO from a criminological perspective. The research method is qualitative with a normative juridical approach, utilizing a literature study of relevant laws and literature. The results indicate a strong correlation between weak immigration supervision and the rise of TPPO. Indonesia has a legal foundation through its Immigration Law (UU No. 6/2011), Anti-Trafficking in Persons Law (UU No. 21/2007) , and the ratification of the UN Convention Against Transnational Organized Crime. Operationally, countermeasures include administrative and field supervision, the establishment of the "Kresna" Intelligence Team, and synergy within the Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) system. From a criminological aspect, crime prevention is paramount. It is concluded that strengthening border supervision is imperative. Recommendations include enhancing inter-agency cooperation, utilizing technology, increasing the capacity of officials, and strengthening international cooperation to dismantle criminal networks.
Sinkronisasi Kebijakan Hukum dan Strategi Pentahelix dalam Akselerasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri; Masdar Bakhtiar; Ervan Fawwaaz Wijanarko; Prigani Jayadilaga; Muhammad Farouq Al Yaasin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13362

Abstract

Pembangunan kawasan perbatasan Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan (security approach) yang bersifat inward-looking menuju pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang outward-looking. Strategi Pentahelix, yang mengedepankan kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, diadopsi sebagai kerangka kerja untuk mengakselerasi pembangunan ini. Namun, implementasi strategi kolaboratif ini berpotensi terhambat oleh kerangka hukum yang ada, yang secara historis lebih berorientasi pada kedaulatan dan kontrol terpusat. Jurnal ini menganalisis sinkronisasi antara kebijakan hukum yang mengatur kawasan perbatasan, terutama UndangUndang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dengan tuntutan implementasi strategi Pentahelix. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung oleh analisis kualitatif melalui studi kasus di beberapa wilayah perbatasan, penelitian ini mengidentifikasi adanya disonansi legal-strategis. Kerangka hukum yang ada menunjukkan struktur kewenangan yang hierarkis dan belum secara eksplisit mengadopsi prinsip kesejahteraan dan kolaborasi sebagai fondasi utamanya. Akibatnya, implementasi Pentahelix cenderung bersifat parsial, ad-hoc, dan sangat bergantung pada inisiatif aktor lokal, bukan didorong oleh sebuah sistem nasional yang koheren. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan hukum dan kelembagaan yang menghambat sinergi multipihak yang efektif. Jurnal ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk mengintegrasikan prinsip kesejahteraan dan kolaborasi ke dalam UU Wilayah Negara, serta penguatan peran institusional Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dari sekadar koordinator menjadi orkestrator ekosistem Pentahelix. Reformasi ini esensial untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang sinergis dan kondusif bagi pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan inklusif.
Co-Authors Alrin Tambunan Ervan Fawwaaz Wijanarko Galih Lintang Alam Gultom, Rahel Elena Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri Muhammad Farouq Al Yaasin Prigani Jayadilaga Syahrin, Muhammad Alvi