<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi doktrin piercing the corporate veil pada perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kreditor dan pihak ketiga yang dirugikan. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menembus tabir perusahaan dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham atau direksi ketika terjadi penyalahgunaan badan hukum perseroan. Meskipun kedua negara memiliki latar belakang hukum yang berbeda, Indonesia dengan sistem hukum civil law dan Malaysia dengan sistem common law, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam penerapan doktrin ini. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, kriteria penerapan, dan praktik peradilan di kedua negara melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan doktrin piercing the corporate veil di Indonesia masih terbatas dan belum memiliki regulasi yang eksplisit, sedangkan Malaysia memiliki preseden yudisial yang lebih mapan melalui pengaruh sistem common law. Terdapat perbedaan signifikan dalam hal ketegasan pengadilan, parameter penyalahgunaan badan hukum, dan mekanisme pembuktian antara kedua yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan mengembangkan yurisprudensi yang konsisten untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih efektif dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil.]]>
Copyrights © 2025
