Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Darmawan, Said Hendri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 637/PDT.G/2017/PN.MDN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG Darmawan, Said Hendri
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v5i1.214

Abstract

The study reveals the complexity of legal issues related to debt agreements, especially in the context of proving and assessing elements of default. An in-depth study of this court settlement provides a significant contribution to understanding the application of the principles of contract law and the interpretation of judges in resolving contractual settlements. As well as the importance of clarity of agreement clauses, good faith for the parties, and proportional settlement mechanisms in debtor-debtor legal relations. Recommendations submitted include the need to develop more comprehensive legal interpretation guidelines in assessing defaults.
IMPLEMENTASI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Darmawan, Said Hendri
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/cp4m6s76

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi doktrin piercing the corporate veil pada perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kreditor dan pihak ketiga yang dirugikan. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menembus tabir perusahaan dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham atau direksi ketika terjadi penyalahgunaan badan hukum perseroan. Meskipun kedua negara memiliki latar belakang hukum yang berbeda, Indonesia dengan sistem hukum civil law dan Malaysia dengan sistem common law, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam penerapan doktrin ini. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, kriteria penerapan, dan praktik peradilan di kedua negara melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan doktrin piercing the corporate veil di Indonesia masih terbatas dan belum memiliki regulasi yang eksplisit, sedangkan Malaysia memiliki preseden yudisial yang lebih mapan melalui pengaruh sistem common law. Terdapat perbedaan signifikan dalam hal ketegasan pengadilan, parameter penyalahgunaan badan hukum, dan mekanisme pembuktian antara kedua yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan mengembangkan yurisprudensi yang konsisten untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih efektif dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil.
Co-Authors