<![CDATA[Penegakan hukum di Indonesia menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta atas lagu dan/atau musik, sebagai aspek krusial dalam menjaga keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses publik terhadap karya musik, namun sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta yang merugikan para pencipta. Dalam konteks ini, hak moral dan hak ekonomi berfungsi sebagai alat fundamental untuk menjamin pengakuan dan manfaat ekonomi bagi para pencipta. Pemerintah telah merespons dinamika ini melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti dan menetapkan Organisasi Pengelolaan Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan pusat untuk pengumpulan dan distribusi royalti. Meskipun peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait kejelasan peran dan koordinasi antara Organisasi Pengelolaan Kolektif (LMK) dan LMKN. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem perlindungan hak cipta untuk lagu di era digital, dengan fokus pada tantangan regulasi, mekanisme institusional, dan relevansinya terhadap pengembangan industri musik nasional. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dan memastikan keberlanjutan ekosistem musik yang adil dan kompetitif.]]>
Copyrights © 2025
