<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui perspektif ekonomi politik, dengan menyoroti bagaimana interaksi antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan membentuk arah serta hasil pembangunan. Infrastruktur tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan konektivitas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik yang memengaruhi legitimasi pemerintah serta distribusi manfaat pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memadukan teori ekonomi politik (neoklasik, Marxis, dan institusional) serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan elite, dan relasi pemerintah dengan sektor swasta serta BUMN. Pendanaan proyek yang besar menimbulkan risiko fiskal dan ketergantungan pada investasi eksternal, sedangkan masalah tata kelola seperti korupsi, tumpang tindih regulasi, dan lambatnya perizinan menghambat efektivitas pembangunan. Ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa tetap menjadi isu utama, diikuti dampak sosial–lingkungan seperti konflik lahan dan ketidakmerataan manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur memerlukan tata kelola yang lebih transparan, perencanaan berbasis kebutuhan publik, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan politik dan tujuan pembangunan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
