<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu merespons persoalan penodaan agama, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, dengan berlandaskan pada teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas penegakan hukum. Fokus kajian diarahkan pada Pasal 156 dan 156a KUHP serta ketentuan relevan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selama ini menjadi dasar penindakan terhadap tindak pidana penodaan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun regulasi tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan tafsir, ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, serta minimnya upaya pencegahan yang berorientasi pada edukasi publik. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efek jera dan belum optimalnya perlindungan terhadap kebebasan beragama maupun kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif, termasuk penyelarasan norma, penguatan kapasitas aparat, serta formulasi kebijakan yang menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.]]>
Copyrights © 2025
