Penelitian ini menganalisis praktik shadow campaign dan retorika pemilu di Jawa Tengah melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru mengalami demokratisasi, tetapi dominasi elit tetap berlangsung secara terselubung melalui konsensus sosial dan narasi publik. Shadow campaign menjadi strategi politik tersembunyi yang memanfaatkan ruang kultural, sosial, dan digital untuk membentuk opini masyarakat sebelum masa kampanye resmi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, menganalisis UU Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, serta literatur akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa elite politik memanfaatkan jejaring sosial, media digital, dan simbol budaya untuk membangun legitimasi moral, mempengaruhi persepsi publik, dan memperkuat hegemoni. Celah regulatif dan lemahnya pengawasan mempermudah praktik ini, mengurangi transparansi dan keadilan dalam pemilu. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi kebijakan elektoral melalui penguatan pengawasan digital, demokratisasi internal partai, transparansi informasi publik, serta pemberdayaan warga melalui mekanisme deliberatif seperti FGD, audiensi, dan policy brief untuk meminimalisasi dominasi elite dan meningkatkan partisipasi politik yang kritis.
Copyrights © 2026