<![CDATA[Penelitian ini membahas dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) yang sebelumnya melangsungkan akad nikah secara agama di hadapan syekh tanpa pencatatan negara. Ketiadaan lembaga pengadilan agama di Mesir menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, PPNLN di KBRI Mesir melaksanakan akad nikah baru sebagai langkah administratif agar pernikahan memperoleh pencatatan resmi dan diterbitkan buku nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan akad nikah dilakukan karena kebutuhan legalitas, minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal, tabarruk kepada Syekh,, serta keterbatasan struktural berupa tidak adanya pengadilan agama di luar negeri. Proses pembaharuan akad nikah dilakukan melalui akad baru di hadapan PPNLN dengan verifikasi dokumen dan pemenuhan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Indonesia. Praktik ini memberikan dampak positif berupa kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan potensi bertambahnya praktik nikah siri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pembaharuan akad nikah sah sebagai langkah administratif, namun bukan bentuk penyelesaian yang ideal karena pencatatan seharusnya dilakukan sejak akad pertama. Sementara itu, dalam perspektif sadd al-dzarī‘ah, pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai maslahat jangka pendek, namun juga memiliki potensi membuka peluang terjadinya mafsadat berupa bertambahnya praktik nikah siri.]]>
Copyrights © 2025
