<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaturan pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan kelautan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dengan kewenangan pengelolaan laut Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut dari garis pantai. Hal ini menimbulkan problematik karena UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP&PPK) sebelumnya memberikan kewenangan komprehensif kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Perbedaan signifikan ini, ditambah belum terbentuknya peraturan pelaksana UU 23/2014, mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti yang terjadi pada kasus reklamasi Teluk Benoa di Bali. Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini dinilai tidak sesuai dengan amanah otonomi seluas-luasnya yang bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepastian serta kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU PWP&PPK untuk mengembalikan keseimbangan kewenangan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota demi terwujudnya prinsip otonomi daerah yang efektif.]]>
Copyrights © 2026
