<![CDATA[Birokrasi modern di Indonesia idealnya mengikuti prinsip Weberian yang menekankan meritokrasi, aturan formal, dan profesionalisme aparatur. Namun, praktik neo-patrimonialisme muncul dengan perpaduan birokrasi modern dan praktik patrimonial seperti patronase politik, loyalitas personal, dan hubungan patron-klien. Penelitian ini menganalisis pengaruh neo-patrimonialisme dalam pengisian jabatan struktural eselon II, III, dan IV di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta relevansinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dan studi komparatif, hasil penelitian menunjukkan dominasi kepentingan politik dalam pengisian jabatan, yang berdampak pada lemahnya sistem merit, penurunan kualitas pelayanan publik, dan terbatasnya kompetensi digital aparatur. Meski begitu, peluang reformasi melalui penguatan sistem merit, digitalisasi rekrutmen, serta peningkatan kapasitas SDM terbuka. Perbandingan dengan daerah seperti Banyuwangi dan Sleman menunjukkan bahwa penerapan sistem merit yang konsisten dapat mengurangi praktik patrimonial dan meningkatkan tata kelola. Sistem merit merupakan strategi politik untuk membangun birokrasi profesional dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2025
