<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor dalam empat tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari fluktuasi Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pendidikan dan mencanangkan Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak atas pendidikan belum tercapai secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program wajib belajar sembilan tahun serta mengkaji fungsionalisasi dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor, serta dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal karena masih lemahnya sinergi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta terbatasnya regulasi khusus yang mengatur perlindungan hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih integratif, berbasis data, dan disertai penguatan regulasi serta pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang substansial.]]>
Copyrights © 2025
