<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk beradaptasi melalui transaksi dagang elektronik dengan memanfaatkan marketplace, media sosial, maupun aplikasi e-commerce. Transformasi ini memang memberikan peluang dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, namun juga menimbulkan persoalan hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi elektronik bagi UMKM, menelaah implementasi perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe, serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum berbasis kebutuhan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research), dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang bertransaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM telah memberikan kerangka normatif, implementasinya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala. Kendala substantif meliputi regulasi yang bersifat fragmentaris dan reaktif, sementara kendala fungsional berkaitan dengan belum adanya kebijakan lokal yang secara eksplisit melindungi UMKM dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital yang berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terwujud lebih optimal sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
