Sistem Presidential Threshold Dalam Peraturan Pemilu Di Indonesia

A A Dalem Satria Dharma
Ni Made Jaya Senastri
I Wayan Arthanaya

Jurnal Analogi Hukum
126-131

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi dasar konstitusi negara Indonesia, dan belum pernah direvisi atau disempurnakan sejak pertama kali ditulis. Permasalahannya : 1) Bagaimana pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Dan 2) Bagaimana implikasi hukum dari penetapan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil presiden di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penerapan Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif. Presidential Threshold di Indonesia bukanlah syarat untuk menjadi presiden; itu hanya persyaratan untuk pencalonan. Calon presiden di Indonesia tidak perlu memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif untuk dicalonkan. Tidak ada definisi tunggal dari PT karena digunakan di berbagai negara dengan konstitusi yang berbeda. Di negara-negara dengan sistem presidensial, PT biasanya menjadi partai yang memenangkan sedikitnya 50 persen suara dalam pemilihan umum dan menguasai sedikitnya 20 persen kursi parlemen.