cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 463 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg.) Krishna, I Gede Bayu Ari; Sukadana, I Ketut; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 71-76
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.71-76

Abstract

The presence of PERMA No.1 Year 2016 of the mediation procedure is intended to give legal certainty, orderliness and smoothness in the process of the settlement of civil disputes beyond in order to produce the peace if the parties reach a peace then These standards are formulated in the form of writings and strengthened in peace certificate has the same power with the ruling of the judge agreement is settlement which has been completed, and a final binding cannot remedy or appeal in cassation only the execution can be carried out by Tribunal Judges against an act of peace. From the background then it can be formulated as the following problems: 1. how is the Division of property jointly with their inheritance according to Islamic Law Compilation? 2. How the legal power of the deed of the peace mediation results? As for the research methods used i.e. using normative approach to research methods used i.e. a conceptual approach and legislation. Legal materials used i.e. Premier legal materials and legal secondary materials. And in the end can be summed up as follows, regarding the Ordinance Division, according to a compilation of Islamic law which in the joint property that refers to the article 96 and 97 set about the Division of both the living and the dead for divorce, in the Division of inheritance is divided in Islamic law, the mediation results strengthened in peace, consisting of the deed. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di dalam pengadilan (litigasi) implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata seperti gugatan waris dan gugatan harta bersama. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suat sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamian jika para pihak mencapai perdamaian maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim kesepakatan merupakan penyelesaian yang tuntas, mengikat dan final tidak bisa di upaya hukum banding atau kasasi hanya bisa dilakukan eksekusi oleh Majelis Hakim terhadap akta perdamaian. Dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta perdamaian hasil mediasi? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendektan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut, mengenai tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dimana dalam harta bersama yang mengacu pada pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati diman dalam tata cara pembagian harta warisan dibagi secara Hukum Islam,hasil mediasi yang dikuatkan di dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Sebab akta perdamaian adalah akta yang dibuat dihadapan hakim yang berkekuatan hukum esekutorial dan tidak dapat dibanding atau kasasi hanya di lakukan eksekusi.
Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr) Hendrata, A A Made Yuda Dwi; Dewi, A A Sagung Laksmi; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 1-5
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.1-5

Abstract

Abstract Settlement of a case should present the defendant in the trial, but in the judiciary In Absentia particular cases of Crimiinal acts of corruption can be carried out even without the presence of the accused. Study Aims to Determine the Legal Arrangements In Absentia against criminal acts of corruption and consideration of judges in deciding cases In Absentia against criminal acts of corruption number 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. This research uses normative research that is a legal research conducted by examining literary materials and secondary data. Trial In Absentia against Corruption rule article of 38 (1) of 1999 jo . Act number 20 of 2001 against eradication of corruption. Trisl In Absentia against corruption is not only to create a deterrent effect, but also to save state assets. One of the considerations of judge in deciding the In Absentia case against corruption sees from the conditions that are burdensome and lightening for the defendant. One of the burdensome conditions in this In Absentia case was the defendant was not cooperative by escaping from the legal process. Keywords: In Absentia, Corruption Abstrak Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan terdakwa dalam persidangan, tetapi dalam peradilan In Absentia khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi pengaturan hukum in absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara in absentia terhadap tindak pidana korupsi nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka dan data sekunder. Pengaturan In Absentia ada dalam pasal 38 ayat1 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persidangan in absentia terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya untuk membuat efek jera melainkan juga untuk menyelamatkan aset milik negara. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara In Absentia terhadap tindak pidana korupsi yaitu melihat dari keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi pelaku. Salah satu keadaankeadaan yang Memberatkan dalam perkara In Absenia ini yaitu dari pelaku tidak Kooperatif dengan lari dari proses hukum menjeratnya. Kata Kunci: In Absentia, Korupsi
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps) Pramana, I Gede Aris Eka; Arjaya, I Made; Widiati, Ida Ayu Putu
Jurnal Analogi Hukum 77-81
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.77-81

Abstract

Indonesia's natural resources are very useful to meet the needs of their people, one of the most important needs is land. But land often causes disputes among the people, a fair settlement, in accordance with the applicable administration is highly expected. The formulation of the problem in this study is how the absolute competence of the State Administrative Court and General Courts related to the tangent point in land disputes and how to consider the Denpasar State Administrative Court Judges in dropping the Decision regarding the tangency point of authority of the State Administrative Court and District Court case study No. verdict 27 / G / 2017 / PTUN.DPS. This study uses normative legal research, StatuteApproach, Conceptual Approach and case approach. The State Administrative Court and the General Court (Civil) have competencies that intersect in land disputes. To certify land that has something to do with customary land in Bali as well as village land (AYDS), it is regulated at the Provincial Government of Bali number: 3 of 2011 concerning Pakramman village. Which in order to be able to certify a land of Ayahan Desa (AYDS) that the community wants to ask for has not been permitted, this is done so that Adat and Balinese culture remain steady and sustainable. The customary land in Bali is inseparable from the obligation to pay for or give services to the village, therefore for village karma it is prohibited to trade and buy it. Sumber daya alam Indonesia sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya salah satu kebutuhan yang sangat penting adalah tanah. Namun tanah sering menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat, penyelesaian yang adil, sesuai dengan administrasi yang berlaku sangat diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum terkait titik singgung dalam sengketa pertanahan dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan Putusan terkait titik singgung kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri studi kasus putusan nomor 27/G/2017/PTUN.DPS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan Per Undang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum (Perdata) mempunyai kompetensi yang bersinggungan dalam sengketa pertanahan. Untuk mensertifikatkan tanah yang ada kaitannya dengan tanah adat di Bali seperti halnya tanah ayahan desa (AYDS) di atur pada Perda Prov bali nomor: 3 Tahun 2011 tentang desa pakraman dimana untuk dapat mensertifikatkan suatu tanah Ayahan Desa (AYDS) yang ingin dimohonkan oleh masyarakat sebelum di perijinkan maka dalam hal ini dilakukan supaya Adat dan budaya Bali tetap ajeg dan lestari. Tanah adat yang ada di bali tak terlepas dari kewajiban-kewajiban untuk ngayah atau memberi ayahan kepada desa, oleh karena itu bagi krama desa dilarang untuk memperjual belikannya.
Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak Dewa, I Gede Satya Bala Putra; Putu Budiartha, I Nyoman; Dewi, A.A Sagung Laksmi
Jurnal Analogi Hukum 130-136
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.130-136

Abstract

Rules of the Supreme Court or PERMA is basically a form of regulation which contains provisions of a legal nature of the event. In relation to rule on divorce, I need to know the difference between a PERMA No.1 Year 2016 with PERMA No.1 Year 2008 about mediation. namely, regarding the time limit shorter again 10 days earlier than the deadline for mediation 40 days now becomes 30 days in the count when the existence of the assignment orders for mediation. Both the parties are required to attend the mediation meeting immediately on the use of "or not by the power of the law of exception there is a reason that is considered legitimate for not attending meetings of the mediation, such as the State of being is not good or in conditions sick so it is not possible to present proven by affidavits from hospitals or doctors, or with a pedestal that concerned far outside his residence or country or are there is a task of the country, the demands of the profession or work which could not be left. This study aims to find out the procedure for the resolution of litigated divorce and application Perma No.1 Year 2016 in Badung Religious Courts. The type of research used in this study i.e. Empirical legal research that is taken from the fact that occur in the field, are obtained through the explanations of the informant and in learned with attitude is a real law or in accordance with the a fact of life in the community. The results of this study, namely, 1) that divorce litigation settlement procedure in the courts of badung religion as well as the procedure of settlement of the matter in the courts of other religious peerceraian that is equally subject to Islamic laws as well as any the applicable legislation. 2) Application Perma number 1 year 2016 in Badung Religious Courts have started to effectively. This can be seen in the report of the mediation of the year 2017 in the case with the number 0096/Pdt.G/2017/PA. Bdg. But in other words time mediation in court conditional nature of badung Religious meaning depending on the agreement of the parties in the mediation process. Then it can be inferred that any religious courts in an area with other areas are equally subject to Islamic law and all applicable laws and regulations, as well as the application of Perma No.1 Year 2016 regarding mediation can It is said that its application depends by nature are conditional meaning depending on the agreement of the parties in the mediation process. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Dalam kaitannya dengan aturan mengenai perceraian,perlu diketahui perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yakni mengenai batas waktu lebih singkat lagi 10 hari dibandingkan yang sebelumnya batas waktu untuk mediasi 40 hari sekarang menjadi 30hari di hitung saat adanya penetapan perintah untuk mediasi. Kedua para pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi di dampingi atau tidak dengan kuasa hukum terkecuali ada suatu alasan yang dianggap sah untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi, contohnya keadaan sedang tidak baik ataupun dalam kondisi sakit sehingga tidak mungkin untuk hadir dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter pengampu, atau dengan alasan bahwa yang bersangkutan tinggal atau kediamannya jauh diluar negeri atau sedang ada tugas Negara, tuntutan dari profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara cerai dan penerapan Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Badung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, yang di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) bahwa prosedur penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama badung sama halnya dengan prosedur penyelesaian perkara peerceraian di pengadilan agama lainnya yaitu sama-sama tunduk terhadap hukum islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Penerapan Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Badung sudah mulai efektif. Ini dapat dilihat pada laporan mediasi tahun 2017 dalam perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Akan tetapi Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama badung sifatnya kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengadilan agama yang ada pada suatu daerah dengan daerah lainnya sama-sama tunduk terhadap hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai mediasi dapat dikatakan bahwa penerapannya tergantung dengan sifatnya yang kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi.
Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter Dananjaya, A.A. Ngr. Dwi; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 6-10
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.6-10

Abstract

Abstract The existence of health law has a huge influence on national development, especially in the health sector. At this time there were so many medical crimes in the form of malpractice that happened to the community especially in the medical world, but so many people did not know between the difference between malpractice and medical risk. To find out whether what is done by medical personnel is malpractice or medical risk, therefore the authors are interested in conducting research in the form of a thesis under the title Malpractice and Medical Risk Sanctions Performed by Doctors. The research method used is a normative legal method. What can be determined by the difference between malpractice and medical risk is in the Medical Practice Law and the Medical Ethics Code is sanctions on malpractice doctors, namely medical malpractice, civil malpractice, and administrative malpractice including legal ethical violations. Malpractice is a deliberate and negligent action because it fulfills the element of error. But medical risk is not a criminal offense and includes medical accidents and accidents that have elements that cannot be predicted beforehand, cannot be prevented, and cannot be blamed. Keywords: Doctors; Malpractice sanctions; Medical Risk Abstrak Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Pada masa ini begitu banyak kejahatan medis berupa tindak malpraktik yang terjadi pada masyarakat khususnya pada dunia kedokteran, akan tetapi begitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui antara perbedaan malpraktik dan resiko medik. Untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut malpraktik atau resiko medik, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normative. Yang dapat penulis tentukan dari perbedaan yang dimiliki Sanksi malpraktik dan resiko medik ialah dalam UU Praktek Kedokteran dan UU Kode Etik Kedokteran ialah sanksi kepada dokter yang melakukan malpraktik yaitu medical malpractice, civil malpractice, daan administrative malptactice termasuk pelanggaran etik legal. Malpraktik merupakan tindakan sengaja dan lalai karena terpenuhinya unsur kesalahan. Melainkan resiko medik tidak merupakan tindak pidana dan termasuk kecelakaan medik merupakam kecelakaan yang memiliki unsur yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dicegah, dantidak boleh dipersalahkan. Kata Kunci: Dokter; Sanksi Malpraktik; Resiko Medik
Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dewi, A. A. Risma Purnama; Sujana, I Nyoman; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 11-15
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.11-15

Abstract

Abstract Children are part of the future generation of the national aspirations in the future. Now there is a widespread crime against children one of which is sexual intercourse both done by the child himself and adults. And the law must provide strict sanction against perpetrators of sexual intercourse with children in order to provide a deterrent effect on sexual offenders. The formulation of issues raised are how to regulated criminal acts of sexual intercourse of children and how criminal sanctions are imposed on perpetrators who commit criminal acts of children. This research uses a normative legal research method that is in its study do based on material of law from literature and is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the contents of law faced. The problem approach that use in this thesis is statute approach and conceptual approach. In this research can be concluded that regulation of criminal acts of intercourse with children is regulated in KUHP article 286 KUHP, article 287 KUHP, and article 288 KUHP and specifically regulated in section 81 law number 35 year 2014 concerning of the children protection. Whereas criminal sanction in law number 35 year 2014 concerning child protection specifically regulated in section 81 ( eighty one ) shall be punishable by a maximum of 15 ( fifteen ), minimum 5 ( five ) years and a maximum fine of Rp. 5.000.000.000,00 ( five billion rupiah ). Keywords: Children; Criminal Act; Sexual Intercourse Abstrak Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang . saat ini marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya yakni persetubuhan baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri maupun orang dewasa. Dan hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari suatu literatur dan merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, mauun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 ( lima belas ) tahun, paling sedikit 5 ( lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ). Kata kunci: Anak; Tindak Pidana; Persetubuhan
Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem) Prana, Anak Agung Gde Mahardi; Widyantara, I Made Minggu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 16-21
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.16-21

Abstract

Abstract In the current narcotics case the circulation is wide and the modus operandi is increasingly diverse, the police are required to develop their own law enforcement. With the descriptive theory and description of the practice of disclosing narcotics networks. Polri is expected to further spur members to improve the quality of their human resources, improve supervision of performance in the field, so that the implementation of discretion remains in the legal path. Thus, there will be growing public trust in the police institution, where the community voluntarily becomes a police partner in creating security and order. The police statement on narcotics eradication will theoretically spur police institutions to increase the intellectual capacity of their members to use common sense in acting. Illegal circulation of narcotics and corruption is a new dimension of crime, which requires serious handling. Formulation of the problem in this study: how the steps of the police reveal the drug network and how to eradicate drugs with the concept of discretion. The type of research used is the type of empirical research. The results of the discussion in this study are as follows: Police steps to uncover the drug network begins with: a) Call letter, b). Arrest, Search and Confiscation, c). Examination and d). Detention. Eradicating drugs with the concept of discretion as the executor of the unit of investigation and investigation of drug crimes, the drug work unit working on the basis of the standard was determined by the National Police Chief based on police reports. The guidelines for implementing or implementing the various principles are the steps of the police in uncovering drug networks. The steps to control and control not only control the police's personal supervision to early conduct a selection of his actions, but also his fellow colleagues and the seriousness of the police institution to take action against the police who abuse the discretion, under any pretext. Therefore the standard of operation becomes more important to realize so that there are measures to minimize discretionary deviations. Keywords: Discretion; Narcotics; Police Abstrak Dalam kasus narkotika saat ini peredarannya luas dan modus operandinya semakin beragam, polisi di tuntut mengembangkan penegakkan hukumnya sendiri. Dengan teori deskresi dan gambaran praktek pengungkapan jaringan narkotika. Polri diharapkan makin memacu anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan pengawasan kinerja di lapangan, agar pelaksanaan diskresi tetap dijalur legal. Dengan demikian akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang dimana masyarakat secara sukarela menjadi mitra polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Deskresi kepolisian pemberantasan narkotika secara teoritis akan memacu institusi kepolisian meningkatkan intelektualitas anggotanya agar menggunakan akal sehat dalam bertindak. Peredaran gelap narkotika dan korupsi adalah kejahatan berdimensi baru, yang memerlukan penanganan serius. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkoba dan bagaimana memberantas narkoba dengan konsep diskresi.Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkoba diawali dengan: a).Surat panggilan, b). Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan, c). Pemeriksaan dan d). Penahanan. Memberantas narkoba dengan konsep diskresi sebagai pelaksana dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, satuan kerja narkoba bekerja atas dasar pakem ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Petunjuk pelaksanaan atau Juklak dengan berbagai prinsip itulah yang menjadi langkah-langkah polisi dalam mengungkap jaringan narkoba. Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengendalikan pengawasan dari pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan dan keseriusan institusi kepolisian menindak polisi yang menyalahgunakanan diskresi, dengan dalih apapun. Untuk itu standar operasi menjadi lebih penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi. Kata Kunci: Diskresi; Narkotika; Kepolisian
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada BPR di Kabupaten Badung Pramana, I Putu Bayu; Arjaya, I Made; Arini, Desak Gede Dwi
Jurnal Analogi Hukum 82-87
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.82-87

Abstract

The company is a place where it aims to improve the lives of the people. In its development in the economic and business sectors the role of the company in terms of improving the country's economy is a responsibility of each company, in this case it is called corporate social responsibility (CSR). In this study, focusing on the implementation of CSR in BPR in Badung Regency, where the BPR is expected to be able to prosper the surrounding community and carry out the mandate of the PERDA of Badung Regency No. 6 of 2013 concerning Corporate Social Responsibility. This research was analyze the regulation of social responsibility (CSR) in the annual and the implementation of the annual activity plan that regulates social responsibility (CSR) in rural banks in Badung Regency. The method used is empirical research method, which is research directly in the field. The results of this are social responsibility is the company's commitment to improving the economy of the community that benefits the company and the general public, where the regulation of corporate social responsibility in BPR in Badung Regency is Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, PP No. 47 of 2012, and Badung District Regulation No. 6 of 2013. In its implementation social responsibility (CSR) in BPR in Badung Regency has been running well as in terms of education providing scholarships to outstanding students and the introduction of banking products to the local community. Perusahaan merupakan suatu wadah yang bertujuan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengembangannya pada sektor ekonomi dan bisnis peran perusahaan dalam hal meningkatkan perekonomian Negara merupakan suatu tanggung jawab dari setiap perusahaan, dalam hal ini disebut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam penelitian ini memfokuskan penerapan CSR pada BPR di Kabupaten Badung yang mana BPR ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjalankan amanat PERDA Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini menganalisis tentang pengaturan tangung jawab sosial (CSR) pada rencana kegiatan tahunan dan pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang mengatur tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris, yang mana penelitian secara langsung kelapangan. Hasil dari ini yaitu tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat umum yang dimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada BPR di Kabupaten Badung yaitu UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung sudah berjalan baik seperti dalam hal pendidikan pemberian beasiswa kepada siswa/siswi yang berprestasi dan pengenalan produk perbankan kepada masyarakat setempat.
Sistem Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia (Outsourcing System In Industrial Relation In Indonesia) Prabhaputra, Anak Agung; Putu Budiartha (Scopus ID: 57202765630), I Nyoman; Seputra, I Putu Gde
Jurnal Analogi Hukum 22-27
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.22-27

Abstract

Abstract In the world of intense business competition, companies are increasingly required to be more flexible in responding to market demand and maintaining competitiveness which is a competitive focus. The outsourcing strategy is the answer to that, but in Indonesian Law (Undang-Undang) Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates this outsourcing system, factually it does not guarantee legal certainty related to type of work and employment relations carried out by outsourced workers, where this of course will have an effect on harmonious industrial relations by business people (outsourcing companies atau job recipients, outsourcing companies atau employers and laborers atau outsourced workers) as well as legal certainty for the protection of outsourced workers atau laborers itself. The problem in this essay is 1. What is the arrangement of the outsourcing system according to Indonesian laws and regulations? 2. What is the industrial relation to workers in the outsourcing system? By using normative research methods that refer to legislation and conceptual approaches, this research is expected to provide solutions to problems in employment and as a reference in finding a system of good industrial relations cooperation that is also mutually beneficial, as well as a foundation in improving or constructing the Law. Labor Law in Indonesia. Keywords: Industrial Relations; Legal Certainty; Outsourcing Abstrak Dalam dunia persaingan usaha yang ketat, perusahaan semakin dituntut untuk lebih fleksibel dalam merespon permintaan pasar dan mempertahankan daya saingnya yang menjadi fokus utama kompetitif. Strategi outsourcing (alih daya) merupakan jawaban akan hal itu, namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang sistem outsourcing ini, secara faktual tidaklah menjamin kepastian hukum terkait dengan jenis pekerjaan dan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh outsourcing, dimana hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hubungan industrial yang harmonis oleh para pelaku usaha (perusahaan penyedia outsourcing atau penerima pekerjaan, perusahaan pengguna outsourcing atau pemberi pekerjaan dan buruh atau pekerja outsourcing) serta kepastian hukum terhadap perlindungan bagi pekerja atau buruh outsourcing itu sendiri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan sistem outsourcing (alih daya) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah hubungan industrial terhadap pekerja dalam sistem outsourcing (alih daya)? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, skripsi ini diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan dalam ketenagakerjaan dan sebagai acuan dalam mencari sistem kerjasama hubungan industrial yang baik juga saling menguntungkan, serta sebagai pondasi dalam memperbaiki atau mengkonstruksi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Kata kunci: Hubungan Industrial; Kepastian Hukum; Outsourcing
Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara Gunawan, Andy; Arthanaya, I Wayan; suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 28-33
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.28-33

Abstract

Abstract General Principles Good governance can be a claim in the State Administrative Court even though the existence of AAUPB can be said to be juridical and not formal as described in Article 53 Paragraph 2 of Act Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts. In the life of the AAUPB community can be used as a basis for seeking justice, where if the community feels aggrieved by a State Administrative Decree that does not at all refer to the AAUPB and burdensome the community in making decisions or regulations applied in community life. The problems studied are: Application and how the functions that should be played by AAUPB in the decision and form of legal logic from the side of PTUN judges. If you look at the concept of a Dutch country that implements good governance, in Indonesia the entry into force of AAUPB by looking at the theoretical basis applied in the AAUPB, State Administrative Courts, and Article 53 Paragraph 2 of Law Number 51 of 2009. Results of the study: 1) In the research 06 / G / 2017 / PTUN.DPS the role of AAUPB can be seen in the principle of accuracy, the principle of legal certainty and the principle of professionalism in which officials who are authorized to make decisions regardless of the prevailing historical value. Because in terms of the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of accuracy the decisions issued are burdensome, in this case the community is given the decision issued by the competent authority, 2) in the implementation of the AAUPB to decide a case or dispute that occurs in the Administrative Court The AAUPB country acts as a test tool used by PTUN judges to decide on a case. Conclusions from this study: 1) In the decision No. 06 / G / 2017 / PTUN.DPS implementation or AAUPB function has been running to see from the logic of the panel of judges in implementing AAUPB to decide on a dispute, 2) The judge has acted actively in searching for causes and what which becomes a case by applying AAUPB in a consideration to decide on disputes that occur, without forgetting Emersonfraise that can be used by the government in making a decision that applies to the community. Suggestions from researchers: 1) AAUPB that is used or as a basis for testing instruments for PTUN judges in deciding a case should always be accompanied by regulations that apply in accordance with legislation, 2) the panel of judges must clearly use the legal logic by applying AAUPB as Test equipment decides on a dispute that occurs in the realm of the State Administrative Court. Keywords: Article 53 paragraph (2) law number 51 of 2009; disputes; general principles of good governance; PTUN Abstrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun keberadaan AAUPB dapat dikatakan masih secara yuridis dan belum bersifat formal seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kehidupan masyarakat AAUPB dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan, dimana jika masyarakat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak Sama sekali mengacu pada AAUPB dan memberatkan masyarakat dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang dikaji yaitu: Penerapan dan bagaimana fungsi yang seharusnya diperankan AAUPB dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN. Jika melihat dari konsep negara belanda yang menerapkan good governance, di Indonesia berlakunya AAUPB dengan melihat landasan teori yang diterapkan dalam AAUPB, Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hasil penelitian: 1) Dalam penelitian Putusan Nomor 06/G/2017/PTUN.DPS peran AAUPB dapat terlihat di dalam asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas yang dimana pejabat yang berwenang membuat keputusan tanpa melihat nilai historis yang berlaku. Karena ditinjau dari asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan putusan yang dikeluarkan memberatkan, dalam hal ini masyarakatlah yang diberatkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2) dalam penerapan AAUPB untuk memutus suatu perkara atau sengketa yang terjadi di Peradilan Tata Usaha Negara AAUPB berperan sebagai alat uji yang digunakan oleh hakim PTUN untuk memutus seuatu perkara. Simpulan dari penelitian ini: 1) Dalam putusan No 06/G/2017/PTUN.DPS penerpan atau fungsi AAUPB sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan AAUPB untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan AAUPB dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Saran dari peneliti: 1) AAUPB yang dijadikan atau sebagai dasar alat uji bagi majelis hakim PTUN dalam memutus suatu perkara harusnya selalu didampingi dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan, 2) majelis hakim harus secara jelas dalam menggunakan logika hukum dengan menerapkan AAUPB sebagai alat uji memutus suatu sengketa yang terjadi di ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Pasal 53 ayat (2) undang-undang nomor 51 tahun 2009; sengketa; asas-asas umum pemerintahan yang baik; PTUN,

Page 1 of 47 | Total Record : 463

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue