<![CDATA[Fenomena perubahan iklim telah menunjukkan dampak nyata di Indonesia, salah satunya adalah kejadian suhu ekstrem yang melanda Pulau Jawa pada tahun 2025. Suhu yang melebihi 38°C di berbagai wilayah mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum negara dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat perubahan iklim, khususnya dalam konteks suhu ekstrem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk melindungi warga negara dari dampak perubahan iklim sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum optimal, terbukti dari minimnya sistem peringatan dini, ketiadaan protokol darurat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan iklim berbasis HAM dan pembentukan regulasi khusus terkait penanganan suhu ekstrem. ]]>
Copyrights © 2025
