cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yosman Leonard Silubun
Contact Email
leonardsilubun@gmail.com
Phone
+6285244580604
Journal Mail Official
jhc@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608 Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Hukum Cassowary
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893305     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Cassowary, yang diterbitkan oleh Astha Grafika, adalah publikasi akademik yang terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan November. Jurnal ini berfokus pada isu-isu hukum kontemporer, menawarkan ruang lingkup yang luas untuk penelitian, analisis, dan diskusi mengenai berbagai aspek hukum yang relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Sebagai jurnal open access, Jurnal Hukum Cassowary berkomitmen untuk menyediakan akses bebas bagi para pembaca, sehingga karya-karya berkualitas dapat diakses oleh akademisi, praktisi, dan peneliti di seluruh dunia. Dengan demikian, Jurnal Hukum Cassowary bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan kajian hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional Mursidin R, Fathlia; Al Akhiru, Muhammad Attar; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.75

Abstract

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku apabila dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak orang, suku bangsa, dan negara yang dapat menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu efeknya adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara orang-orang yang memiliki berbagai kewarganegaraan. Perkawinan lintas kewarganegaraan ini seringkali menyebabkan masalah, terutama terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Hukum perdata internasional menyatakan bahwa prosedur perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal ini membuat hal-hal sulit bagi pasangan lintas kewarganegaraan karena mereka harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda di masing-masing negara yang mereka tuju. Petugas pencatat perkawinan tidak memahami hukum perdata internasional, yang merupakan salah satu kendala paling umum dalam proses perkawinan campuran. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetujuan. Kendala yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran lintas kewarganegaraan dapat diatasi dengan berbagai Upaya, yakni dengan penyediaan informasi yang jelas dan penggunaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional
Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing Anisa, Nur; Amalia, Tareysha Kukuh; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.76

Abstract

     Dalam dunia modern, banyak kasus hukum perdata internasional yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam hal warisan. Konflik yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum sering terjadi dalam kasus ini. Artikel ini membahas Kasus warisan Alm. Miko Nivita Hutabarat mengangkat isu penting mengenai hukum perdata internasional, terutama terkait warisan yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku Tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan memeriksa masalah hukum yang muncul dalam kasus warisan, termasuk konflik hukum antara yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang menyebabkan perselisihan ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional.
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG HAK ATAS TANAH BAGI WNI DAN WNA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Jesikagum, Michael Fredo; Hurasan, M. Fais; Ngilawane, Cavin George
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.77

Abstract

Perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti dalam kasus perceraian atau pembagian harta.Implikasi hukum dari perkawinan campuran juga menyentuh aspek hak atas tanah. Dalam hukum Indonesia, WNI memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, sementara WNA dihadapkan pada pembatasan. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali perlu merancang perjanjian kawin untuk mengatur pembagian harta dan hak atas properti secara jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran. Menurut hemat penulis, hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran bergantung pada tanpa perjanjian kawin atau perjanjian kawin. Kata Kunci : Perkawinan Campur, Hukum Perdata 
TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI Limbong, Shella Agustin; Setiawati, Dini; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.78

Abstract

Di era globalisasi, perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda semakin marak. Namun, perkawinan jenis ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menemukan dan menganalisis titik taut hukum dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui penelitian literatur dan observasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait. Survei dan wawancara dengan pasangan suami-istri yang berasal dari berbagai negara merupakan sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tanpa kewarganegaraan sering menghadapi masalah hukum seperti status hukum pasangan, hak-hak waris, dan migrasi. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang tepat.Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang hukum perkawinan. Kata Kunci : Titik Taut, Perkawinan, Beda kewarganegaraan
PENGAKUAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASONAL ANTARA INDONESIA DAN JERMAN Ansek, Jecklin Patresia; Ngarbingan, Farrah Mayasinka; Alputila, Marlyn Jane
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.79

Abstract

Perkawinan sesama jenis sendiri memiliki arti perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Perkawinan sesama jenis sendiri merupakan perkawinan yang tidak sah di Indonesia karena tidak diakui dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, budaya, adat terutama hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dijadikan topik utama adalah pengakuan hukum perkawinan sesama jenis. Pengaturan hukum perkawinan sesama jenis berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional dan perbedaan pengakuan legalitas perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni pengakuan hukum perkawinan sesama jenis serta analisis pengakuan hukum perkawinan sesama jenis dari perspektif Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Jerman. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pengakuan perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman, dan keabsahannya ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Kata kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Perdata Internasional
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i2.81

Abstract

Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi secara sistematis telah terbentuk menjadi orang korup melalui berbagai faktor sejak usia dini. Dalam hal ini Pendidikan anak usia dini menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang menjadi yang korup dan anti korupsi. Dalam berbagai kasus korupsi, oknum yang melakukan selalu cenderung mempunyai sikap dan karakter yang rakus terutama dalam kekuasaan, tidak terkontrol dalam menggunakan jabatan dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Perilaku korupsi berbeda dengan Tindakan kejahatan pidana lainnya yang mana faktor utamanya selalu mempunyai alasan yang kongkret. Perilaku ini bila diteruskan akan membentuk karakter seseorang, setelah karakternya terbentuk maka dengan lingkungan dan sistem korupsi yang adad ala organ pemerintahan maka seseorang dengan muda beradaptasi dalam melakukan tindak korupsi. Seseorang dengan perilaku ini, Ketika mendapatkan kekuasaan akan lebih mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Budaya korupsi telah berkar di Indonesia sehingga bagaimana solusi yang tepat untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Dengan ini upaya pemeberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia per tahun 2024 masih sebatas penanggulangan, meski terdapat banyak koruptor yang ditangkap tetapi korupsi belum bisa di berantas sampai ke akarnya. Untuk menghentikan korupsi sampai ke akar maka upaya yang dapat dilakukan yaitu melalu perlindungan khusus terhadap anak usia dini dari upaya korupsi, Pendidikan anti korupsi harus di mulai sejak usia dini, baik dilakukan oleh orang tua di rumah dan juga oleh guru disekolah lewat sistem pembelajaran anti korupsi bagi anak usia dini. Memutus mata rantai korupsi merupakan harpan setiap warga negara Indonesia, untuk mewujudkannya dengan cara melindungi anak usia dini sebagai generasi Indonesia dari perilaku, dan tindak korupsi. Selamatkan anak Indonesia dari budaya Korupsi. 
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Mofu, Dessy; Mofu, Dessy N. C.; Rettob, Maria P.
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i2.92

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara hukum perdata internasional dan hak asasi manusia, dengan fokus pada implikasi hukum yang muncul dari kasus-kasus yang melibatkan individu atau entitas di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini menganalisis beberapa contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata internasional dapat mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut di tingkat global. Dengan memahami interaksi antara hukum perdata internasional dan hak asasi manusia, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan hak individu dalam konteks global yang semakin kompleks
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL: TINJAUAN ATAS TANTANGAN HUKUM DAN YURISDIKSI Bone, Philipus; Remetwa, Simon Petrus
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i2.93

Abstract

Perkawinan campuran internasional semakin umum di era globalisasi, namun perlindungan hukum terhadap pasangan lintas negara masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dan yurisdiksi yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran internasional, serta mengidentifikasi solusi potensial untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji berbagai sumber hukum dan kasus-kasus terkait di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum dan yurisdiksi, terutama dalam hal status kewarganegaraan, hak asuh anak, dan pembagian harta, menjadi tantangan utama dalam melindungi hak-hak pasangan perkawinan campuran. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi hukum internasional dan peningkatan kerjasama antar negara untuk mengatasi kesenjangan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran internasional
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ASING DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA Salsabila, Karina Farah; Salsabella, Karina Farah; Juniar, Arthamevia B.
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i2.94

Abstract

Perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan yang dalam perkawinan ini, masing-masing pasangan memiliki kewarganegaraan negara asalnya. Dalam masyarakat yang semakin global, pernikahan beda kewarganegaraan adalah hal yang umum karena seseorang sering menjalin hubungan dengan orang dari negara berbeda. Jenis perkawinan ini bukan hanya melibatkan masalah hukum perdata yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum publik, terutama dalam hal kewarganegaraan. Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Dari sudut pandang hukum perdata internasional, perceraian yang melibatkan pasangan yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum. Ini dapat mencakup elemen seperti yurisdiksi, keputusan hukum yang berlaku, pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta masalah hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pertama dan terpenting, masalah yurisdiksi harus ditentukan. Pengadilan dapat memutuskan perceraian dengan yurisdiksi. Pertanyaan tentang di mana pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melakukan perceraian menjadi rumit. Yurisdiksi bisa berarti tempat tinggal, kebangsaan, atau kesepakatan pernikahan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan cara yuridis normatif yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teoriteori yang ada serta konsep-konsep, asas hukum dan peraturan perundangundangan yang sangat berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak. Kata kunci : Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional
HAK WARIS TANAH ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ADAT SUKU TORAJA Tolanda, Eki; Syam, Farhan
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i2.95

Abstract

Perkawinan campuran sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Setiap pernikahan umumnya mengharapkan kehadiran anak sebagai penerus keluarga, bangsa, dan negara. Terdapat ketidakpastian hukum terkait status anak dalam kasus perkawinan campuran, terutama ketika terdapat perbedaan hukum antara dua negara asal orang tua anak tersebut. Selain itu, terdapat juga permasalahan mengenai hak waris, terutama terkait kepemilikan tanah. Seorang anak yang berstatus warga negara asing (WNA) atau memiliki kewarganegaraan ganda bisa kehilangan hak atas warisan orang tua mereka yang WNI. Berdasarkan penelusuran digital yang dilakukan penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas hak waris anak atas tanah dari perkawinan campuran yang dianalisis melalui perspektif hukum perdata internasional dan hukum adat suku Toraja. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup undang-undang, buku-buku, serta artikel ilmiah.  Kedudukan anak hasil pernikahan campuran di Suku Toraja menghadapi situasi yang kompleks, melibatkan aspek hukum, budaya, dan sosial. Dari persfektif hukum adat Suku Toraja kedudukan anak akan menyesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut, mengingat suku toraja sebagaian besar menganut sistem kekerabatan parental yaitu kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapa maupun ibu. Namun dalam pewarisan lahan atau tanah oleh masyarakat suku Toraja dilakukan dengan cara musyawarah diantara anggota keluarga yang berhak atas tanah tersebut, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran sepanjang memenuhi syarat-syarat dimana selama anak tersebut hingga dewasa tinggal dan menetap di wilayah suku Toraja atau berada di luar negeri namun memeberikan kontribusi materil terhadap keluarganya di suku Toraja, sebab suku Toraja tidak terlalu memperhatikan status kewarganegaraan dari ahli waris namun lebih pada hubungan dara dan kontribusi terhadap keluarga. Kata Kunci : Toraja, Anak, Perkawinan Campur, Hak Waris, Tanah

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 1 No 2 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY