<![CDATA[Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan mendesak terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang diproduksi, diperdagangkan, atau beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Penguatan regulasi ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 untuk mempermudah sertifikasi bagi pelaku UMKM. Pemerintah melalui BPJPH meluncurkan program SEHATI yang memberikan sertifikasi halal gratis dan pendampingan P3H untuk UMKM. Kendala signifikan muncul dari rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedur SJPH. Kegiatan pendampingan kepada komunitas berbasis pesantren seperti Jamaah Jatayu POMOSDA penting untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan manajemen halal sehingga produk memiliki nilai tambah serta memperluas tingkat daya saing dalam pasa. Pendampingan yang dilakukan mampu memperkuat keberlanjutan ekosistem halal di tingkat lokal serta berfungsi sebagai praktik baik bagi UMKM lain dalam mengoptimalkan nilai sertifikasi halal.]]>
Copyrights © 2025
