<![CDATA[Fenomena kejahatan cyber yang terus meningkat di Kota Pekanbaru menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan digital masyarakat dan mendorong pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menanganinya. Penelitian ini bertujuan menilai kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kejahatan cyber melalui analisis terhadap isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan studi literatur seperti buku, jurnal, dan beberapa sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan tim Unit Cyber untuk penegakan hukum, namun masih terdapat hambatan signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya perangkat teknis, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penanganan kejahatan cyber. Selanjutnya, koordinasi lintas instansi juga belum berjalan optimal sehingga menghambat efektivitas penanganan kasus. Penelitian menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru masih perlu diperkuat melalui penguatan kapasitas teknis, penyusunan kebijakan daerah yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan sistem perlindungan digital yang lebih responsif.]]>
Copyrights © 2025
