<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas dan bentuk perlindungan hukum desain industri terkait pembajakan produk fashion menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode yang diterapkan pada penulisan jurnal ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta didukung oleh studi kepustakaan lainnya melalui buku, jurnal ilmiah dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap karya fashion sebagai bentuk ekspresi artistik memegang peranan krusial dalam menghindari serta kerugian bagi pencipta. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yang mengatur pemberian hak ekslusif, namun efektivitasnya masi terbatas karena lemahnya penegakan, lambannya proses hukum, dan kurangnya edukasi bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dinamika tren fashion yang cepat berubah juga membuat masa perlindungan tidak relevan. Untuk itu langkah-langkah yang dapat diambil sebagai upaya perlindungan hukum yakni tidak terjadinya pembajakan produk fashion terus menerus ialah melalui perlindungan hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan refresif melalui upaya hukum setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian diperlukan juga strategi seperti penyederhanaan prosedur pendaftara dan sinergi antar Lembaga guna menciptakan iklim bisnis yang adil dan melindungi inovasi di Indonesia. This study aims to determine and analyze the extent of effectiveness and form of legal protection of industrial designs related to piracy of fashion products according to Law Number 31 of 2000. The method applied in writing this journal is normative legal research with a statute approach by analyzing the provisions in Law No. 31 of 2000 and supported by other literature studies through books, scientific journals and other related regulations. Where this study found that legal protection of fashion products as an artistic expression has an important role in preventing piracy and losses for creators. Law No. 31 of 2000 provides a legal basis through exclusive rights, but its effectiveness is still limited due to weak enforcement, slow legal processes, and lack of education for business actors, especially MSMEs. The dynamics of rapidly changing fashion trends also make the protection period irrelevant. Therefore, what can be done as a form of legal protection to prevent continuous piracy of fashion products is through preventive legal protection, namely through registration and repressive through legal efforts after violations occur. Thus, strategies such as simplifying registration procedures and synergy between institutions are also needed to create a fair business climate and protect innovation in Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
