cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
ADVISORY OPINION SEBAGAI INSTRUMEN LAW-MAKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS REPARATION FOR INJURIES 1949 Komang Widiana Purnawan; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapat nasihat (advisory opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) pada prinsipnya bersifat tidak mengikat. Namun, dalam beberapa kasus, pendapat ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan norma hukum internasional. Studi ini menganalisis bagaimana pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949) membentuk norma hukum baru melalui interpretasi yuridis terhadap Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak bersifat mengikat, pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus ini memperluas pengakuan terhadap kapasitas hukum organisasi internasional, dan memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan norma hukum internasional modern. Advisory opinion terbukti menjadi salah satu bentuk law-making yang relevan dan penting dalam dinamika hukum internasional kontemporer. The advisory opinions of the International Court of Justice (ICJ) are formally non-binding. However, in several cases, they significantly influence the development of international legal norms. This study analyzes how the ICJ’s opinion in Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949) contributed to international law-making by interpreting the UN Charter beyond its textual limitations. Using normative legal research with conceptual and case approaches, this study finds that despite its non-binding nature, the opinion of the ICJ significantly expanded the recognition of the international legal personality of international organizations and served as a precedent in subsequent legal practices. Advisory opinions have thus become an essential element in the evolution of modern international law.
PERAN LISENSI DALAM PERLINDUNGAN ATAS HAK CIPTA KARAKTER ANIMASI Ni Putu Fanny Mertyana; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri animasi membuat karakter animasi semakin sering dipakai dalam berbagai aktivitas komersial, sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perjanjian lisensi berperan sebagai mekanisme hukum yang memberi dasar penggunaan karakter animasi secara sah, sekaligus menganalisis akibat hukum bagi pihak yang memanfaatkan karakter animasi tanpa memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder terkait pengaturan Hak Cipta dan lisensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi tidak hanya dipahami sebagai bentuk izin pemanfaatan ciptaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang menjaga hak ekonomi pencipta dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik komersialisasi karakter animasi. Penggunaan karakter animasi tanpa lisensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata dan pidana serta berpotensi merugikan pencipta secara moral maupun ekonomi. Selain itu, pendaftaran ciptaan tetap memiliki peran penting sebagai alat pembuktian ketika terjadi sengketa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pelaku usaha lebih memperhatikan kewajiban lisensi sebelum menggunakan karakter animasi, serta perlunya penguatan edukasi dan pengawasan oleh pemerintah agar perlindungan hak ekonomi pencipta dapat berjalan lebih optimal. The development of the animation industry has led animated characters to be increasingly used in various commercial activities, making the protection of creators’ economic rights increasingly important to pay attention to. In this context, this study aims to explain the role of licensing agreements as a legal mechanism that provides a valid basis for the commercial use of animated characters, as well as to analyze the legal consequences for parties who use animated characters without obtaining a license from the creator or copyright holder. This research applies a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, examined through primary and secondary legal materials related to copyright regulation and licensing. The results of the study show that licensing is not only understood as permission to use a work, but also functions as a legal instrument that protects the creator’s economic rights and helps prevent violations in the commercialization of animated characters. The use of animated characters without a license is classified as a copyright infringement under Law Number 28 of 2014 on Copyright, which may result in civil and criminal liability and potentially cause both moral and economic losses to the creator. In addition, copyright registration still plays an important role as supporting evidence in the event of a dispute. Based on these findings, this study suggests that business actors should prioritize obtaining licenses before using animated characters, and that stronger legal education and government supervision are needed to ensure more optimal protection of creators’ economic rights.
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP FRANCHISE FOOD & BEVERAGES DI INDONESIA I Made Arya Setiadi Putra; Ni Putu Purwanti
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam bisnis franchise makanan dan minuman (Food and Beverage/F&B) di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang pada sektor F&B meliputi informasi bernilai ekonomi seperti resep, formula, dan metode produksi yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan diberikan melalui perjanjian franchise dan dapat ditegakkan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, baik secara perdata maupun pidana. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Penelitian ini menegaskan pentingnya klausul kerahasiaan dalam perjanjian franchise serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dalam menjaga rahasia dagang di sektor F&B. This study aims to determine the form of legal protection for trade secrets in food and beverage (F&B) franchise businesses in Indonesia and the legal measures that can be taken in case of violations. The research applies a normative juridical method using a statutory approach by reviewing primary and secondary legal materials. The results show that trade secrets in the F&B sector, such as recipes, formulas, and production methods, are protected under Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets. Protection is granted through franchise agreements and can be enforced via litigation or non-litigation, in both civil and criminal forms. Violators may face imprisonment of up to two years and/or a fine of IDR 300,000,000. The study emphasizes the importance of confidentiality clauses in franchise agreements and greater legal awareness among business actors to safeguard trade secrets in the F&B sector.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN JASA CUCI KENDARAAN Kadek Angelina Yasana Putri; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa cuci kendaraan terkadang melakukan perbuatan lalai yang mengakibatkan konsumen harus mengalami kerugian. Pada penulisan ini, penelitian menggunakan jenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisa hukum tanggung jawab pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen yang dirugikan. Dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan Pasal 62, yang dimana pelaku usaha memiliki kewajiban unutk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kerusakan atau bahkann kehilangan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pekerja atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen pengguna usaha jasa cuci kendaraan apabila merasa dirugikan, dapat dilakukan melalui jalur kekeluargaan atau di luar Pengadilan (Non Litigasi) maupun melalui jalur Pengadilan yakni (Litigasi). In a vehicle washing service company, sometimes there are business actors who are negligent which results in losses to consumers. In this writing, a normative legal research type is used through a regulatory approach and analysis of legal concepts related to consumer protection and the responsibilities of business actors related to the fulfillment of consumer rights who experience losses. From the results of the study which show that it can refer to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 19 and Article 62, where business actors have an obligation to be responsible for losses received by consumers if they are proven to have committed negligence resulting in losses, damage or even loss, either by the company or workers or employees who work in the company. Then in the settlement that can be done by consumers using vehicle washing service businesses if they feel disadvantaged, it can be done through family channels or outside the Court (Non-Litigation) or through the Court, namely (Litigation).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENIPUAN DAN PRAKTIK CURANG PADA INDUSTRI JASA PARIWISATA I Made Wahyu Candra Prasetya; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mendalami serta memahami bentuk penipuan dan praktik curang yang terjadi pada industry jasa pariwisata, dan memahami upaya perlindungan hukum ditujukan kepada konsumen akibat tindakan penipuan dan praktik curang pada industri jasa pariwisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan dapat dipersamakan dengan hak konsumen pengguna barang dan/atau jasa dari pengelola destinasi wisata. Wisatawan yang mengalami kecurangan atau penipuan dari produk yang digunakan pada wilayah pariwisata dapat memperoleh hak perlindungan hukum melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemulihan hak ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan karena hanya mengatur pengembangan dan pemberdayaan pariwisata. Bentuk kecurangan dan penipuan yang dilakukan pelaku usaha di sepanjang akses destinasi wisata melanggar prinsip itikad baik dan memberikan informasi yang benar diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun untuk Undang-undang Kepariwisataan tidak menentukan hak-hak wisatawan secara spesisik sebagai konsumen pariwisata. The purpose of this study is to explore and understand the forms of fraud and cheating practices that occur in the tourism service industry, and to understand the legal protection efforts aimed at consumers as a result of fraud and cheating practices in the tourism service industry. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for tourists can be equated with the rights of consumers who use goods and/or services from tourism destination managers. Tourists who experience fraud or deception from products used in tourism areas can obtain legal protection rights through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The restoration of these rights is not regulated in Law Number 10 of 2009 on Tourism because it only addresses the development and empowerment of tourism. The forms of fraud and deception committed by business operators along tourist destination access routes violate the principle of good faith and the provision of accurate information, as regulated in the Consumer Protection Law. As for the Tourism Law, it does not specifically define the rights of tourists as tourism consumers.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MANIPULASI TANGGAL EXPIRED PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Made Andien Putri Wijaya; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab hukum distributor atas perilaku manipulasi tanggal kedaluwarsa/expired pada produk makanan. Dalam menganalisis oleh penulis digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penggalian data dilakukan melalui studi kasus dan dokumen, yang menganalisis data secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi meliputi hak atas rasa aman, rasa nyaman dan keselamatannya, yang dilakukan distributor dengan mengabaikan kewajibannya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69/1999), ketentuan ini mengatur larangan distributor dalam hal pelabelan ulang pada produk makanan yang telah memasuki masa kedaluwarsa serta mengedarkan produk yang dikategorikan sebagai barang yang tidak layak sehingga dapat membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa seseorang. Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa uang ataupun penukaran barang bagi konsumen yang dirugikan serta penjatuhan sanksi administratif, denda, termasuk pencabutan izin usaha sebagai implementasi perlindungan hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan atas peredaran bebas produk di pasaran. UUPK memberi hak terhadap konsumen untuk pengajuan klaim ganti rugi sebagai perwujudan konkret atas perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal pengajuan gugatan yang difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). This study aims to analyze legal protection for consumers and the legal responsibility of distributors for expiration date manipulation behavior in food products. In analyzing by the author, a normative research method with a legislative and conceptual approach is used. Data mining is carried out through case studies and documents, which analyze data in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the study, it was found that violations of consumer rights were protected, including the right to a sense of security, comfort and safety, which were carried out by distributors by ignoring their obligations as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law No. 18 of 2012 concerning Food (Food Law), Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements (PP 69/1999), This provision regulates the prohibition of distributors in terms of relabeling food products that have entered the expiration period and distributing products that are categorized as unsuitable goods that can endanger safety and threaten a person's life. The legal responsibility of business actors is carried out by providing compensation in the form of money or exchange of goods for aggrieved consumers as well as the imposition of administrative sanctions, fines, including the revocation of business licenses as an implementation of the protection of consumer rights and ensuring the safety of the free circulation of products in the market. The UUPK gives consumers the right to submit compensation claims as a concrete manifestation of legal protection, as well as the right to receive protection in the event of a lawsuit facilitated by the Indonesian Consumer Institute Foundation (YLKI) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).
ANALISIS HUKUM TERKAIT PEMBAJAKAN PRODUK FASHION DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UU DESAIN INDUSTRI Ni Kadek Ayu Stianingsih; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas dan bentuk perlindungan hukum desain industri terkait pembajakan produk fashion menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode yang diterapkan pada penulisan jurnal ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta didukung oleh studi kepustakaan lainnya melalui buku, jurnal ilmiah dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap karya fashion sebagai bentuk ekspresi artistik memegang peranan krusial dalam menghindari serta kerugian bagi pencipta. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yang mengatur pemberian hak ekslusif, namun efektivitasnya masi terbatas karena lemahnya penegakan, lambannya proses hukum, dan kurangnya edukasi bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dinamika tren fashion yang cepat berubah juga membuat masa perlindungan tidak relevan. Untuk itu langkah-langkah yang dapat diambil sebagai upaya perlindungan hukum yakni tidak terjadinya pembajakan produk fashion terus menerus ialah melalui perlindungan hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan refresif melalui upaya hukum setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian diperlukan juga strategi seperti penyederhanaan prosedur pendaftara dan sinergi antar Lembaga guna menciptakan iklim bisnis yang adil dan melindungi inovasi di Indonesia. This study aims to determine and analyze the extent of effectiveness and form of legal protection of industrial designs related to piracy of fashion products according to Law Number 31 of 2000. The method applied in writing this journal is normative legal research with a statute approach by analyzing the provisions in Law No. 31 of 2000 and supported by other literature studies through books, scientific journals and other related regulations. Where this study found that legal protection of fashion products as an artistic expression has an important role in preventing piracy and losses for creators. Law No. 31 of 2000 provides a legal basis through exclusive rights, but its effectiveness is still limited due to weak enforcement, slow legal processes, and lack of education for business actors, especially MSMEs. The dynamics of rapidly changing fashion trends also make the protection period irrelevant. Therefore, what can be done as a form of legal protection to prevent continuous piracy of fashion products is through preventive legal protection, namely through registration and repressive through legal efforts after violations occur. Thus, strategies such as simplifying registration procedures and synergy between institutions are also needed to create a fair business climate and protect innovation in Indonesia.
PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SMARTPHONE PADA KONSER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Luh Nyoman Wisuaria Ratnabumi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa smartphone pada konser berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji perjanjian sewa-menyewa yang semakin marak dilakukan dampak dari meningkatnya minat masyarakat terhadap konser musik serta pengaruh media sosial. Praktik ini kerap menghadapi resiko wanprestasi, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan, atau kehilangan perangkat. Sebagai solusi, perlindungan hukum disarankan dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, dengan penekanan pada mediasi dan negosiasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan masing-masing pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bentuk pertanggungjawaban penyewa meliputi menanggung risiko atas objek sewa sejak terjadinya wanprestasi, bertanggung jawab atas biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan, dan wajib melaksanakan perjanjian atau membayar ganti rugi apabila perjanjian dibatalkan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan regulasi hukum yang adaptif terhadap fenomena baru dalam era digital. The purpose of this paper is to explain the legal protection and liability in the event of a breach of contract in smartphone rentals at concerts based on positive law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statutory regulations. This study examines the increasingly widespread rental agreements due to the impact of the increasing public interest in music concerts and the influence of social media. This practice often faces the risk of default, such as late returns, damage, or loss of equipment. As a solution, legal protection is recommended through litigation or non-litigation channels, with an emphasis on mediation and negotiation before taking the case to court. The research findings indicate that each party, both the lessee and the lessor, has rights and obligations that must be fulfilled. The lessee's responsibilities include bearing the risk of the leased object from the moment the default occurs, being responsible for legal costs if the dispute is brought to court, and being obligated to enforce the agreement or pay compensation if the agreement is canceled. This research contributes to the development of legal regulations that are adaptive to new phenomena in the digital era.
KONFLIK PENETAPAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik; Komang Widiana Purnawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penetapan status hukum anak dalam perkawinan campuran lintas negara, khususnya terkait ketidaksinkronan antara prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dan norma konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menelaah kekaburan norma, kekosongan hukum, serta praktik penerapan hukum asing oleh peradilan Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa belum adanya Undang-Undang HPI, lemahnya mekanisme pengakuan dan penerapan hukum asing, serta disharmoni antara instrumen HPI dengan kebijakan konstitusional menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan pembaruan politik hukum nasional untuk menjamin perlindungan hukum anak secara adil dan responsif terhadap hubungan keperdataan transnasional. This study aims to analyze the legal conflicts in determining the status of children born from mixed-nationality marriages, particularly the inconsistencies between the principles of Private International Law (PIL) and the constitutional norms under Article 28B(2) of the 1945 Constitution of Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches to examine normative ambiguities, legal gaps, and the judicial application of foreign law in Indonesia. The findings indicate that the absence of a comprehensive PIL statute, the lack of a clear mechanism for recognizing and applying foreign law, and disharmony between PIL instruments and constitutional guarantees have resulted in legal uncertainty and inadequate protection for children of mixed marriages. The study concludes that harmonization of legislation and reform of Indonesia’s legal policy are essential to ensure fair, consistent, and transnationally responsive legal protection for children.
AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Putu Satya Adiguna Wijaya; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui akibat hukum serta upaya penyelesaian apabila adanya ketidaksetujuan dari salah satu ahli waris yang tanahnya dijual tanpa sepengetahuannya. Hukum normatif dipilih menjadi metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan pendeketan pada Perundang - undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan tidak diketahuinya oleh ahli waris bahwa tanah warisannya dijualbelikan, membuat adanya pelanggaran hak bagi ahli waris tersebut dan ini termasuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Berdasarkan Pasal 1471 Burgerlijk Wetboek jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat batal demi hukum. Penyelesaian sengketa dijualnya tanah waris dengan tidak adanya persetujuan dari ahli waris bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan banyak prosedur, yaitu dapat melalui non-litigasi (diluar peradilan) maupun secara litigasi (peradilan), yaitu dengan mengganti rugi dengan nilai yang setara, secara kekeluargaan dengan cara perdamaian, serta proses mediasi. In this writing, the aim is to find out the legal consequences and settlement efforts if there is disagreement from one of the heirs whose land is sold without his knowledge. With an approach to legislation that is used as a method, making this research research with normative law. The results of the study show that the sale of inherited land without the consent of the heirs can cause the heirs to feel that their rights have been violated because their land is sold without consent so that they can file a civil suit based on an unlawful act, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Based on Article 1471 of the Civil Code, the sale and purchase of inherited land without the consent of all heirs can be null and void. Completion of the sale of inherited land without the consent of the heirs can be carried out with many procedures, namely through non-litigation (outside court) and litigation (trial), namely by compensating for losses of equal value, in a family manner by way of peace, as well as the mediation process.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)