<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan fokus pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen serta meminimalisir terjadinya pelanggaran hak konsumen. This study aims to examine the implementation of consumer legal protection in food trading transactions at the Tibubeneng Traditional Market, Badung Regency, Bali. The research adopts an empirical legal research method with a normative-empirical approach, focusing on the gap between legal norms (das sollen) and their practical application (das sein). Data were collected through field observations and library research, emphasizing secondary data consisting of primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (legal doctrines and scholarly works), and tertiary legal materials. Qualitative legal analysis was employed to assess the effectiveness of consumer protection mechanisms in practice. The findings reveal that the enforcement of consumer protection in food transactions at the traditional market remains suboptimal, primarily due to the limited awareness and legal understanding of business actors regarding consumer rights as stipulated in consumer protection legislation. Consequently, stronger governmental involvement through regulatory socialization, legal education, and supervisory mechanisms is required to ensure effective enforcement of consumer rights and to reduce potential violations in food trading practices.]]>
Copyrights © 2026
