<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak korban bullying di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah bullying untuk melindungi hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah aturan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-UndangPerlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54, dan Pasal 76C. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan penanganan di tingkat satuan pendidikan dan kurangnya mekanisme pencegahan yang konsisten. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain penyusunan kebijakan anti-bullying, peningkatan edukasi dan literasi kekerasan pada satuan pendidikan, serta kerja sama lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih komprehensif dan penguatan peran sekolah sebagai lingkungan yang aman bagi anak. This study aims to analyze and understand the forms of legal protection available for children who become victims of bullying in the school environment, as well as to examine the efforts made by the government to prevent bullying in order to protect children's right to education. This research employs a normative legal research method with a statute approach by examining legal regulations related to child protection, including the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and other relevant regulations. The results of the study indicate that the Child Protection Law provides firm legal protection for children from all forms of violence, including bullying, as stipulated in Article 9 paragraph (1a), Article 54, and Article 76C. However, the implementation of such protection still faces various challenges, such as limited handling mechanisms at the school level and the lack of consistent prevention measures. The government has undertaken several efforts, including the formulation of anti-bullying policies, the enhancement of education and violence literacy within educational institutions, and inter-institutional cooperation. Nevertheless, the effectiveness of these efforts still needs improvement through more comprehensive supervision and strengthening the role of schools as safe environments for children.]]>
Copyrights © 2025
