<![CDATA[Penelitian ini bertujuan membahas mengenai perkembangan implementasi kewajiban due diligence oleh investor sebagai syarat atas klaim legitimate expectation dalam forum Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Menurut berbagai putusan arbitrase ISDS, ditemukan adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan due diligence dalam menentukan keberadaan legitimate expectation investor. Terdapat panel arbitrase yang menganggap bahwa due diligence merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh investor untuk memastikan ekspektasi mereka terhadap perlakuan negara tuan rumah bersifat wajar dan beralasan. sebaliknya, terdapat pandangan yang menempatkan due diligence hanya sebagai aspek pendukung dalam pembuktian legitimate expectation. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, saat ini semakin banyak panel arbitrase yang memutuskan mengenai pentingnya due diligence yang dilakukan investor sebagai penentu adanya legitimate expectataion. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya penerimaan terhadap pentingnya due diligence, yang ditandai dengan munculnya kewajiban tersebut dalam sejumlah putusan arbitrase, dimulai dari perkara Saluka melawan Republik Ceko pada tahun 2006. Menyikapi hal tersebut, Indonesia sebagai negara penerima investasi disarankan berperan aktif dalam merespons perkembangan dunia ISDS melalui keikutsertaan Indonesia dalam Working Group III Uncitral yang membahas mengenai reformasi ISDS. This article discusses the development of the implementation of investors’ due diligence obligations as a requirement for legitimate expectation claims in the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) forum. This study uses a normative juridical research method using the literature method. Based on various international arbitral awards, there are differing views regarding the role of due diligence in establishing an investor’s legitimate expectation. Some arbitral tribunals consider due diligence to be an essential requirement that investors must fulfill to ensure that their expectations regarding the host state's treatment are reasonable and well-founded. Conversely, other views regard due diligence merely as a supporting factor in substantiating legitimate expectation. Despite these differing perspectives, an increasing number of arbitral tribunals have recognized the importance of investor due diligence in determining the existence of legitimate expectation. This reflects a growing acceptance of the necessity of due diligence, as evidenced by its recognition in several arbitral decisions, starting from the Saluka v. Czech Republic case in 2006. In light of this, Indonesia, as a host state for foreign investment, is encouraged to play an active role in responding to these developments in ISDS by proactively participating in UNCITRAL Working Group III, which focuses on ISDS reform, concerning the obligations of due diligence in legitimate expectation claims.]]>
Copyrights © 2025
