cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT PEREDARAN OBAT TRADISIONAL Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p05

Abstract

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal peredaran obat tradisional di Indonesia. Teori yang dipakai pada penulisan ini ialah teori perlindungan hukum. Kesehatan masyarakat tidak luput dari hubungannya dengan pengobatan. Indonesia dengan warisan leluhur pengobatan tradisional ini menjadi salah satu alternatif pengobatan di Indonesia. Tapi pengobatan tradisional ini perlu pengawasan sehingga bisa masyarakat bisa terlindungi dari dampak obat tradisional tersebut. Kajian ini memakai metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya bahwasanya perlindungan kesehata masyarakat terhadap peredaran obat tradisional masih menjadi polemik. Sehingga pemerintah beserta masyarakat perlu mengupayakan perlindungan yang optimal agar peredaran obat tradisional tanpa izin tidak berdampak pada kesehatan masyarakat. ABSTRACT This study aims to understand and examine the legal protection afforded to the public concerning the distribution of traditional medicine in Indonesia. The theoretical framework employed in this paper is the theory of legal protection. Public health is inherently linked to medical treatment, and Indonesia, with its ancestral heritage of traditional healing practices, offers traditional medicine as an alternative form of treatment. However, such traditional medicine requires regulation to ensure that the public is protected from its potential adverse effects. This study utilises an empirical research method with a socio-legal approach. The findings reveal that the protection of public health in relation to the circulation of traditional medicine remains a matter of concern. Therefore, both the government and the community must strive to ensure optimal protection so that the unauthorised distribution of traditional medicines does not negatively impact public health.
PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN URGENSI KEHADIRAN TERDAKWA Ida Ayu Komang Reika Anggraini; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p15

Abstract

Artikel ini dibuat dengan maksud untuk memberikan analisis tentang eksistensi pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan secara in absentia yang dikaitkan dengan hakikat pentingnya seorang terdakwa untuk datang dalam proses persidangan. Metode hukum normatif yang mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini untuk mengkaji permasalahan hukum dalam jurnal ini. Adapun hasil yang didapatkan pada penulisan ini, bahwa pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) pada tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU PTPK (lex specialis) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 196 ayat (1) KUHAP (lex generalis). Terkait urgensi kehadiran terdakwa dalam proses persidangan merupakan ruang bagi terdakwa itu sendiri yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dalam membela dirinya, hak benda, hak kebebasan, serta kehormatannya. Pada hakikatnya, ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan itu tidak melanggar hak dari terdakwa. Hal ini dikaitkan dengan dampak yang disebabkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional dan kerugian keuangan negara. Selain itu, pada tahap pengimplementasiannya proses peradilan in absentia ini hanya dapat diberlakukan pada saat terdakwa sudah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pengadilan, sebaliknya memilih untuk tidak datang dalam proses persidangan tersebut dengan tidak memberikan alasan yang sah. Dengan kata lain, terdakwa telah menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. ABSTRACT This article was written with a purpose of presenting an analysis about the existence of investigation and decision arrangements that are related to the defendant's absence during the trial process. The normative legal method, which refers to the statutory regulatory approach, was used to write this journal in order to examine legal concerns in this journal. According to the analysis of this writing, the arrangements for investigation and decision that carried out in the absence of the defendant (in absentia) in criminal acts of corruption are regulated in Article 38 section (1) of the PTPK Law (lex specialis), which is a further elaboration of Article 196 section (1) of the Criminal Procedure Code (lex generalis). Then, in the context of the defendant's importance in the trial process, it provides a space for the defendant as a human being created by God with the right to defend himself, property rights, freedom, and honor. In actuality, a trial in absentia does not violate the defendant's rights, rather it has relation to the impact of the defendant's illegal behavior, which can affect state finances and slow down national progress. Aside from that, at the implementation stage, the trial in absentia can only take place once the summons process has been lawfully completed by the court, but he decides not to attend the trial without a sufficient reason. In another word, the defendant lost the opportunity for proving his innocence.
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) I Ketut Mariana Purnama; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan subjek gugatan warga negara terhadap UU PTUN guna menjamin kepastian hukum mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, doktrin para ahli tentang gugatan warga negara dan objek PTUN. Hasil penelitian menujukan adanya pengaturan secara jelas mengenai gugatan warga negara, adanya kesesuaian terhadap pengaturan kompetensi absolut Pengadilan TUN dalam mengadili perkara lingkungan hidup, serta adanya korelasi pengaturan pengajuan gugatan warga negara atas unsur pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pemerintah dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar perluasan kompetensi absolut Pengadilan TUN. This study aims to identify the objects and subjects of citizens lawsuits against the Administrative Court Law in order to ensure legal certainty regarding the absolute competence of the Administrative Court. The method used in this research is normative with the approach of legislation, doctrine of experts on citizen lawsuits and the object of PTUN. The results of the research indicate that there is a clear regulation of citizen lawsuits, the existence of conformity to the regulation of the absolute competence of the Administrative Court in adjudicating environmental cases, and the correlation of the regulation of filing citizen lawsuits on the element of omission or non-performance of obligations by the government with the Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Law which is the basis for expanding the absolute competence of the Administrative Court.
RATIO LEGIS DIBENTUKNYA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK Iwan Adhi Trisna; Moh. Muhibbin; Suratman
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut sebagai instrumen hukum yang mengatur penerapan IKD di Kabupaten Lumajang; dan mengidentifikasi hambatan serta tantangan dalam implementasi IKD sebagai sarana pendukung administrasi kependudukan guna menunjang optimalisasi pelayanan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis dari dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai langkah konkret harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan. Kedua instrumen hukum tersebut berfungsi untuk menginternalisasi standar teknis yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri ke dalam konteks lokal, bertujuan menjamin tersedianya infrastruktur, mekanisme, serta prosedur hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Lumajang. Adapun hambatan dalam implementasi IKD di Kabupaten Lumajang meliputi keterbatasan norma yang secara imperatif mewajibkan penggunaan IKD sebagai dokumen identitas sah, rendahnya integrasi dan kompatibilitas sistem teknis antarinstansi penyelenggara pelayanan publik, minimnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap perangkat elektronik seperti smartphone. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yuridis maupun sosiologis dalam mewujudkan efektivitas IKD sebagai instrumen identitas kependudukan yang sah dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations for the formation of Regional Regulations and Regent Regulations as legal instruments governing the implementation of IKD in Lumajang Regency; and to identify obstacles and challenges in the implementation of IKD as a means of supporting population administration to optimize public services. The research methodology used is empirical legal research with a juridical-sociological approach. The types of data used include primary and secondary data, with collection techniques through document studies, interviews, and field observations, which are then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that the ratio legis of the formation of Lumajang Regency Regulation Number 15 of 2017 and Regent Regulation Number 53 of 2023 is a concrete step towards harmonizing regional regulations with national policies in the field of population administration. These two legal instruments serve to internalize the technical standards set forth in the Law and Minister of Home Affairs Regulation into the local context, with the aim of ensuring the availability of the infrastructure, mechanisms, and legal procedures necessary for the implementation of digital-based public services in Lumajang Regency. The obstacles to the implementation of IKD in Lumajang Regency include the limitation of norms that imperatively require the use of IKD as a valid identity document, low integration and compatibility of technical systems between public service agencies, low levels of digital literacy among the community, and limited access to electronic devices such as smartphones. These factors pose legal and sociological challenges in realizing the effectiveness of the IKD as a valid identity instrument for supporting the implementation of public services.
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI DUE DILIGENCE BAGI INVESTOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI LEGITIMATE EXPECTATION Maulana Irfan Sufa; Prita Amalia; Helitha Novianty Muchtar
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai perkembangan implementasi kewajiban due diligence oleh investor sebagai syarat atas klaim legitimate expectation dalam forum Investor-State Dispute Settlement (ISDS).  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Menurut berbagai putusan arbitrase ISDS, ditemukan adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan due diligence dalam menentukan keberadaan legitimate expectation investor. Terdapat panel arbitrase yang menganggap bahwa due diligence merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh investor untuk memastikan ekspektasi mereka terhadap perlakuan negara tuan rumah bersifat wajar dan beralasan. sebaliknya, terdapat pandangan yang menempatkan due diligence hanya sebagai aspek pendukung dalam pembuktian legitimate expectation. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, saat ini semakin banyak panel arbitrase yang memutuskan mengenai pentingnya due diligence yang dilakukan investor sebagai penentu adanya legitimate expectataion. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya penerimaan terhadap pentingnya due diligence, yang ditandai dengan munculnya kewajiban tersebut dalam sejumlah putusan arbitrase, dimulai dari perkara Saluka melawan Republik Ceko pada tahun 2006. Menyikapi hal tersebut, Indonesia sebagai negara penerima investasi disarankan berperan aktif dalam merespons perkembangan dunia ISDS melalui keikutsertaan Indonesia dalam Working Group III Uncitral yang membahas mengenai reformasi ISDS. This article discusses the development of the implementation of investors’ due diligence obligations as a requirement for legitimate expectation claims in the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) forum. This study uses a normative juridical research method using the literature method. Based on various international arbitral awards, there are differing views regarding the role of due diligence in establishing an investor’s legitimate expectation. Some arbitral tribunals consider due diligence to be an essential requirement that investors must fulfill to ensure that their expectations regarding the host state's treatment are reasonable and well-founded. Conversely, other views regard due diligence merely as a supporting factor in substantiating legitimate expectation. Despite these differing perspectives, an increasing number of arbitral tribunals have recognized the importance of investor due diligence in determining the existence of legitimate expectation. This reflects a growing acceptance of the necessity of due diligence, as evidenced by its recognition in several arbitral decisions, starting from the Saluka v. Czech Republic case in 2006. In light of this, Indonesia, as a host state for foreign investment, is encouraged to play an active role in responding to these developments in ISDS by proactively participating in UNCITRAL Working Group III, which focuses on ISDS reform, concerning the obligations of due diligence in legitimate expectation claims.
EUTHANASIA PERSPEKTIF HAK UNTUK HIDUP DAN HAK UNTUK MATI Ni Kadek Cindi Hayani; I Nyoman Prabu Buana Rumiartha
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi euthanasia dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 344 KUHP yang secara tegas melarang praktik euthanasia. Fokus utama penelitian adalah menelaah posisi hukum euthanasia di Indonesia dibandingkan dengan regulasi di negara asal konsep ini, seperti Belanda, di mana euthanasia pun diberlakukan dengan pembatasan yang ketat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sikap organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional yang hingga kini belum memiliki aturan resmi mengenai euthanasia, dan menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan faktor budaya dan etika lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sudut pandang perundang-undangan dan analisis komparatif antara hukum nasional dan standar internasional terkait HAM. Bahan Hukum dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan secara normatif berkewajiban melindungi hak asasi manusia sesuai standar global, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh perlunya penyesuaian hukum nasional dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama setempat yang tidak selalu sejalan dengan hukum internasional. Selain itu, ketidakjelasan posisi hukum internasional dalam hierarki norma hukum nasional, akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam konstitusi, menyebabkan hubungan antara hukum nasional dan internasional seringkali menjadi tidak pasti. Dengan demikian, euthanasia tetap dianggap sebagai tindakan terlarang dan kejahatan di Indonesia, serta belum terdapat ruang legalitas bagi praktik tersebut dalam kerangka hukum positif nasional. This study aims to analyze the relevance of euthanasia to positive law in Indonesia, particularly in the context of Article 344 of the Criminal Code, which expressly prohibits the practice of euthanasia. The main focus of the study is to examine the legal position of euthanasia in Indonesia compared to regulations in the country where this concept originated, such as the Netherlands, where euthanasia is also implemented with strict restrictions. In addition, this study also examines the attitudes of international human rights organizations, which currently do not have official regulations regarding euthanasia, leaving its regulation to each country, taking into account local cultural and ethical factors. This study uses a normative juridical method with a legislative perspective and a comparative analysis between national law and international standards related to human rights. Legal Materials were collected through a literature review of relevant laws, doctrines, and court decisions. The results show that Indonesia, despite having ratified various international human rights instruments and being normatively obliged to protect human rights according to global standards, still faces challenges in its implementation at the national level. This is due to the need to adapt national laws to local social, cultural, and religious values, which are not always aligned with international law. Furthermore, the unclear position of international law within the hierarchy of national legal norms, due to the lack of explicit constitutional provisions, often leaves the relationship between national and international law uncertain. Consequently, euthanasia remains a prohibited act and a crime in Indonesia, and there is no legal space for the practice within the national positive legal framework.
PRAKTIK PERKAWINAN SAH SINTUA-TUA PADA MASYRAKAT MUSLIM KARO PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN DAIRI Ahmad Yasir Sinulingga; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Heri Firmansyah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p04

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan sah sintua-tua pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutannya, serta perspektif ulama Kabupaten Dairi terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Muslim Karo, pelaku perkawinan adat, dan ulama setempat, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Karo masih mempraktikkan perkawinan sah sintua-tua sebagai bagian dari tradisi adat. Praktik ini pada dasarnya diperbolehkan bila dilakukan antar sesama Muslim setelah akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan prosesi adat. Dalam konteks ini, perkawinan adat dipandang sebagai ‘urf yang mubah, karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, permasalahan muncul ketika praktik tersebut dilakukan dengan pasangan berbeda agama. Masyarakat beranggapan bahwa adat tidak melarang pernikahan beda agama, sehingga tetap melaksanakannya meski bertentangan dengan hukum Islam. Faktor pendorongnya antara lain kehamilan di luar nikah, hubungan cinta beda agama, serta pernikahan di bawah umur. Menurut ulama Kabupaten Dairi, jika perkawinan sintua-tua melibatkan perbedaan agama, maka ia tergolong ‘urf fasid dan hukumnya haram. Selain itu, dari perspektif hukum positif, perkawinan adat ini tidak memiliki legalitas karena tidak tercatat di instansi berwenang. Dari sudut maqashid syari’ah, praktik ini bertentangan dengan hifz ad-din (menjaga agama) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), sehingga dinilai tidak efektif dan merugikan masyarakat Muslim Karo. This paper explores the practice of sah sintua-tua marriage within the Karo Muslim community in Palding Jaya Sumbul Village, the reasons for its persistence, and the perspectives of Islamic scholars in Dairi Regency. Using an empirical juridical method with a sociological approach to law, the study draws on primary data from interviews with community members, traditional marriage practitioners, and local religious scholars, while secondary data are obtained from legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant literature. Data analysis was conducted qualitatively by examining social phenomena in the community. The findings indicate that some Karo Muslims continue to practice sah sintua-tua marriage as part of their cultural identity. When conducted between fellow Muslims, after a valid Islamic marriage contract and followed by customary rituals, the practice is viewed as mubah ’urf because it does not conflict with Islamic law. Problems arise, however, when it involves interfaith couples. Many community members believe adat does not forbid such unions, leading them to disregard Islamic prohibitions. Factors sustaining this practice include premarital pregnancy, strong emotional attachment between partners of different faiths, and underage marriage. According to scholars in Dairi Regency, interfaith sintua-tua marriages are categorized as ’urf fasid (corrupt custom) and are therefore prohibited. From the perspective of positive law, these marriages lack legal validity since they are not officially registered. Within the framework of maqashid al-shari‘ah, interfaith sintua-tua marriages undermine hifz al-din (protection of religion) and hifz al-nasl (protection of lineage), making them both socially and religiously detrimental.
PERLINDUNGAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TRANSFORMASI MUSIK OLEH ANONIM DI MEDIA SOSIAL Ernest Delano Suryapradipta; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p08

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan bagi pemegang Hak Cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial. Studi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik yang ditransformasikan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekslusif yakni hak moral dan hak ekonomi terhadap karya ciptaanya. Sehingga pihak lain yang menggunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemegang Hak Cipta adalah perbuatan pelanggaran yang konsekusensinya dapat digugat perdata berupa ganti rugi maupun dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 99 Ayat (1) maupun sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Berkaitan dengan pencegahan pelanggaran transformasi musik oleh anonym, penting diatur ketentuan secara eksplisit mengenai pengaturan tentang mekanisme pelacakan secara digital untuk menelusuri identitas dibalik akun anonim, dalam rangka kepastian hukum perlindungan bagi pemegang hak cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the legal certainty of protection for Copyright holders for anonymous music transformation on social media. This study uses a normative research method with a statue approach amd conceptual approach. The results of the study indicate that legal certainty for copyright holders for transformed musical works is regulated in Article 40 paragraph (1) letter n of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). Copyright holders have Exclusive Rights, namely moral rights and economic rights to their creative works. So that other parties who use it for commercial purposes without the permission of the Copyright holder are committing an act of violation (Article 9), the consequences of which can be sued for civil damages under Article 99 Paragraph (1) as well as subject to criminal sanctions based on Article 113 Paragraph (2) UUHC. Related to the prevention of violations of the music transformation by the anonymuos it is important to explicitly regulate provisions regarding the regulation of digital tracking mechanisms to trace the identity behind anonymous accounts, in the context of legal certainty protection for copyright holders.
LAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PERUBAHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA PEMEKARAN RT DI KOTA PALANGKA RAYA Al Hamdani; Ibnu Elmi A.S. Pelu; Reza Noor Ihsan; Ahmidi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemekaran RT di Kota Palangka Raya, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam perubahan administrasi pasca pemekaran. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak pemekaran terhadap efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, emngungkap bahwa, pemekaran RT memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Masyarakat merespon pemekaran dengan beragam persepsi, sebagian melihatnya sebagai upaya positif untuk pemerataan Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara sebagian lagi merasakan kesulitan dalam mengurus perubahan administrasi kependudukan yang diikuti dengan dokumen administrasi lainnya. Sehingga diperlukan perencanaan matang dan kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat dalam hal tata cara perubahan administrasi kependudukan pasca pemekaran RT. This study aims to analyze the factors that influence community perceptions of RT expansion in Palangka Raya city, as well as to identify the obstacles faced by the community in post-expansion administrative changes. It will also explore the impact of expansion on the efficiency of public services for the community. The research uses descriptive qualitative method with empirical juridical approach, reveals that RT expansion has complex impacts, both positive and negative. The community responds to expansion with a variety of perceptions, some see it as a positive effort to equalize Some see it as a positive effort for equitable development and improved quality of public services, while others find it difficult to manage changes in population administration followed by other administrative documents. Therefore, careful planning and collaboration between the government and the community is needed in terms of procedures for changes in population administration after RT expansion.
ANTINOMI PENGATURAN PENGAJUAN GUGATAN PADA SENGKETA KEPEGAWAIAN PASCA BANDING ADMINISTRATIF Ni Made Ari Harta Sari; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p20

Abstract

Penulisan jurnal ilmiah ini diperuntukan untuk menelaah dan menganalisis disharmonisasi pengaturan dari pengajuan gugatan pada sengketa kepegawaian yang terjadi di kalangan ASN setelah dikeluarkannya keputusan atas permohonan banding asministratif yang tidak dapat diterima oleh ASN sebagai suatu penyelesaian. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah metode penelitian normatif atau dengan sebutan lain dikenal juga sebagai metode hukum doktrinal. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual turut dilibatkan sebagai pisau analisis dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat penulis. Adapun hasil studi ini ialah terdapat pertentangan atau kontradiksi dalam ketentuan di peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan pengajuan gugatan oleh ASN pasca banding administratif yang akhirnya menimbulkan konflik norma. Perbedaan pengaturan pengajuan gugatan bilamana sengketa kepegawaian tidak terselesaikan melalui banding administratif yang dimaksud dalam hal ini yakni berdasarkan UU Peratun, PP No. 79 Tahun 2021 dan SEMA No. 2 Tahun 1991 diajukan ke PTTUN. Sementara, UU Administrasi Pemerintahan, Perma No. 6 Tahun 2018 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 mengatur bahwa gugatan dilayangkan ke PTUN. Dengan demikian, diperlukan penyelarasan pengaturan agar tercipta kepastian hukum. The writing of this scientific journal is intended to study and analyze the disharmonisation of the regulation of filing a lawsuit in civil service disputes that occurs among Civil Service Officials (ASN) after the issuance of a decision on an administrative appeal that cannot be accepted by among Civil Service Officials (ASN) as a settlement. The research method used in this authorship is a normative research method or by other names also known as the doctrinal law method. The legislative approach and conceptual approach are also involved as analytical knives in finding answers to the problems raised by the author. The results of this study found that there are contradictions the provisions in the regulations and policy regulations that can be used as a reference in determining the filing of a lawsuit by among Civil Service Officials (ASN) after an administrative appeal which ultimately causes a conflict of norms. The difference in regulations for filing a lawsuit if the settlement of personnel matters is not resolved through an administrative appeal referred to in this case is based on Law Number 5 of 1986, Government Regulation Number 79 of 2021 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 1991 submitted to the PTTUN. Meanwhile, Law Number 30 of 2014, Supreme Court Regulation (Perma) Number 6 of 2018 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2016 stipulate that lawsuits are filed with the PTUN. Thus, harmonization of these regulations is very necessary to create legal certainty.

Page 1 of 8 | Total Record : 77

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)