<![CDATA[Perkembangan teknologi yang makin masif kini menghadirkan platform yang diisi konten-konten buatan penggunanya. Sistem yang disebut UGC (user-generated content) ini menghasilkan masalah baru, terutama berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terhadap karya-karya yang diunggah dan berbagai atributnya, seperti musik. Artikel ini akan mengkaji penerapan hukum hak cipta pada Uni Eropa dan Indonesia. Penerapan tersebut akan dikaji berdasarkan teori sistem hukum yang membagi hukum dalam tiga komponen analisis: struktur, substansi, dan budaya. Metode yang digunakan adalah perbandingan hukum mengenai hak cipta antara Uni Eropa dengan Indonesia, terutama Article 17 EU Directive on Copyright on Digital Single Market dan UU Hak Cipta. Berdasarkan perbandingan tersebut, ditemukan bahwa Uni Eropa telah memiliki sistem hukum yang lebih akomodatif terhadap hak cipta, baik dari segi mekanisme pengawasan, pengaduan, sampai adanya lex specialis untuk hak cipta dalam platform digital. Dalam mekanisme pengawasan dan pengaduan, Indonesia masih bergantung pada inisiatif platform. Indonesia juga belum memiliki lex specialis mengenai hak cipta dalam platform digital. Kondisi ini berkaitan dengan perbedaan budaya hukum Uni Eropa dan Indonesia. Budaya hukum Uni Eropa lebih menghormati hak cipta, baik dari sisi eksternal maupun internal. Di Indonesia, hak cipta memperoleh ketidakjelasan karena budaya hukum internal yang mengutamakan penindakan serta budaya hukum eksternal yang kurang mengenal hak cipta yang cenderung Eurosentris.]]>
Copyrights © 2025
