<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pembeli lelang terhadap aset yang ternyata merupakan hasil rampasan tindak pidana korupsi dalam proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh lembaga keuangan. Permasalahan muncul ketika objek lelang yang telah dimenangkan pembeli ternyata termasuk dalam kategori aset hasil tindak pidana, sehingga menimbulkan konflik antara prinsip kepastian hukum bagi pembeli lelang yang bertitikad baik dengan prinsip pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pembeli lelang dalam proses AYDA menjadi lemah apabila aset hasil tindak pidana korupsi, karena asas nemo dat quod non habet berlaku, yaitu pihak yang tidak memiliki hak tidak dapat mengalihkan hak kepada pihak lain. Namun, perlindungan hukum tetap dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik melalui mekanisme ganti rugi dari pihak penyelenggara lelang atau lembaga keuangan yang terlibat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan serta peningkatan tanggung jawab lembaga keuangan dan penyelenggara lelang dalam melakukan verifikasi status hukum aset, guna mencegah terjadinya sengketa kepemilikan akibat keterlibatan aset hasil tindak pidana korupsi dalam proses AYDA. This study aims to analyze the legal standing of auction buyers regarding assets that are actually the result of corruption in the process of Foreclosed Collateral (AYDA) by financial institutions. Problems arise when the auction object that has been won by the buyer is included in the category of assets resulting from criminal acts, thus creating a conflict between the principle of legal certainty for auction buyers with good intentions and the principle of recovery of state assets resulting from corruption. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that the legal standing of auction buyers in the AYDA process is weakened if the assets are the result of corruption, because the principle of nemo dat quod non habet applies, namely that a party without rights cannot transfer rights to another party. However, legal protection can still be provided to buyers with good intentions through a compensation mechanism from the auction organizer or financial institution involved. This study emphasizes the importance of strengthening regulations and legal mechanisms that are able to provide certainty and protection as well as increasing the responsibility of financial institutions and auction organizers in verifying the legal status of assets, in order to prevent ownership disputes due to the involvement of assets resulting from corruption in the AYDA process.]]>
Copyrights © 2025
