<![CDATA[Permohonan izin poligami merupakan salah satu perkara yang menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum (hukum positif) dan keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Crp, yang mengabulkan permohonan izin poligami meskipun Pemohon tidak sepenuhnya memenuhi syarat alternatif yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nalar hukum hakim bergerak melampaui formalitas hukum, dengan berfokus pada pemenuhan syarat kumulatif, terutama persetujuan istri pertama yang tulus (ridha dan ikhlas), dan kemampuan finansial yang memadai. Prinsip keadilan substantif diwujudkan melalui penerapan teori Maslahah (Imam al-Ghazali), di mana pengadilan menilai bahwa mengabulkan izin poligami akan membawa kemaslahatan yang lebih besar, yaitu memberikan legitimasi hukum (keabsahan hukum) terhadap perkawinan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara siri dan melindungi hak-hak anak hasil perkawinan tersebut (hifzh an-nasl). Putusan ini mencerminkan orientasi hakim pada hukum yang hidup (living law) dan perlindungan terhadap hak-hak sipil (haqqul adami) dalam konteks hukum keluarga Islam.]]>
Copyrights © 2025
