KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Iluh Diah Karuni (Udayana University)
Tania Novelin

Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Vol. 15 No. 11 (2025)

Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia.   Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi.   ABSTRACT   This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system.   Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.