Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sasana Jurnal Media Akademik (JMA)
Tania Novelin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL MENGENAI PERMASALAHAN LAUT CINA SELATAN Tania Novelin; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwann dengan luas sekitar 3,5 juta km2. Banyak negara yang mengklaim laut cina tersebut seperti Filipina dan RRC yang pada akhirnya permasalahan tesebut diselesaikan melalui arbitrase. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam penyelesaian kasus saling klaim antar negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah China tidak berhak atas Laut Cina Selatan. Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Arbitrase.
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1350

Abstract

Legal obligation is an action that must be done by someone. Every action taken is a form of a sense of responsibility for the problems that are happening, be it legally or morally. Therefore, obligations will always be attached to human life in carrying out social activities. Rules regarding the obligation for fiduciary recipients to carry out fiduciary write-offs (roya) if the agreed debt has been paid off, but it is also necessary to know about the legal consequences if the obligation to write-off (roya) fiduciary guarantees is not carried out, it can result in losses for the fiduciary giver. In this case the problem arises "What are the legal consequences for not carrying out the elimination of (roya) fiduciary guarantees after the credit is paid off. The research method used is a juridical-normative type of research that places law as a system of norms in studying and analyzing the legal consequences of not eliminating (roya) fiduciary guarantees. The type of approach used is the statutory regulation approach and the legal concept analysis approach. The results of the discussion review related to the legal consequences of not carrying out the elimination (roya) of fiduciary guarantees found no strict rules regarding this matter, both in Law no. 42 of 1999, PP no. 21 of 2015, Permenkumham No. 9 of 2013, and Permenkumham No. 10 of 2013, because the things that are regulated are still limited to the obligation to remove (roya) fiduciary guarantees, so there is no threat of punishment or legal sanctions for violators. Meanwhile, legal remedies that can be taken by fiduciary providers who suffer losses due to the actions of fiduciary recipients who are negligent in carrying out the fiduciary guarantee elimination (roya) are by filing a lawsuit against the law (PMH).
PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAFIA TANAH: SINERGI JALUR PIDANA DAN PERDATA DALAM SISTEM AGRARIA Kadek Gabriella Angelina Astika; Tania Novelin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/yf3h4a09

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan guna mengkaji penyelesaian kasus mafia tanah dengan mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dan perdata dalam satu kerangka penegakan hukum yang terpadu. Fenomena mafia tanah menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Penelitian ini memfokuskan analisis pada kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan hak atas tanah milik keluarga Nirina Zubir sebagai representasi nyata dari praktik kejahatan pertanahan di Indonesia yang melibatkan perlindungan kekuasaan dan kelemahan sistem administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan serta studi kasus untuk menelaah hubungan dan penerapan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus mafia tanah tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur pidana yang menjerat pelaku, tetapi juga memerlukan jalur perdata untuk memulihkan hak-hak korban secara adil. Sinergi antara kedua jalur ini menjadi kunci dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak atas tanah.
ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Cici Alprionita P Megama; Tania Novelin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum ganja sebagai narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta mengkaji pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pada norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganja secara hukum dikategorikan sebagai narkotika Golongan I, yaitu golongan yang dianggap memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak diakui untuk penggunaan medis. Meskipun beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dan rekreasional, Indonesia tetap mempertahankan larangan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang ketat. Minimnya literasi hukum masyarakat serta kurangnya penjelasan rinci dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan banyaknya kesalahpahaman tentang legalitas ganja. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang lebih efektif serta pertimbangan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif berdasarkan kajian ilmiah dan medis, guna memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat
PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA Ni Made Ayu Clarisa Santi Dewi; Tania Novelin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/r7bsp562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sistem pengaturan serta mekanisme penegakan terhadap perbuatan pidana berupa perdagangan gelap benih lobster di Indonesia, dengan menyoroti peran lembaga penegak hukum, hambatan yang muncul, serta strategi penanggulangan yang diterapkan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan dan pola koordinasi antarlembaga dibentuk untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus penyelundupan benih lobster melibatkan sejumlah instansi seperti Kepolisian Perairan, Kejaksaan, Bea Cukai, dan BKIPM yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan, mulai dari pengawasan dan pendeteksian awal, proses penahanan, hingga penuntutan pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh lemahnya sinkronisasi kewenangan, terbatasnya sarana-prasarana pengawasan, keterlibatan oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, serta rendahnya literasi hukum masyarakat pesisir yang menjadi sasaran jaringan pelaku. Tekanan ekonomi dan tingginya permintaan pasar internasional turut memperkuat rantai perdagangan gelap, sehingga pengawasan sering kali tidak sebanding dengan skala aktivitas ilegal di lapangan. Upaya pemberantasan dilakukan melalui kombinasi langkah preemtif, preventif, dan represif, seperti peningkatan patroli laut, penguatan kerja sama intelijen, edukasi masyarakat mengenai dampak ekologis dan ekonomi, serta penindakan tegas terhadap pelaku utama dan jaringan pendukungnya. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan membutuhkan sinergi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berdampak jera.
Co-Authors Cici Alprionita P Megama Dewa Ayu Putri Sukadana I Ketut Rai Setiabudhi Kadek Gabriella Angelina Astika Kadek Julia Mahadewi Ni Made Ayu Clarisa Santi Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna