<![CDATA[Abstract. This research examines the legal protection of children who are perpetrators of criminal acts of rape in the perspective of the juvenile criminal justice system in Indonesia. The background of this research is based on the increasing cases of sexual violence involving children as perpetrators and victims, as well as the importance of fulfilling the rights of children in conflict with the law. The main objective of this research is to evaluate the implementation of diversion in the juvenile criminal justice process, as well as the form of legal protection provided to child perpetrators in accordance with the provisions of the legislation, especially Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The method used is normative juridical with legislative approach and case study. The results showed that the implementation of diversion still faces various obstacles, both normatively and practically. In addition, the legal protection of child perpetrators has not been fully fulfilled, especially regarding the right to fair treatment in the judicial process. This study recommends increasing the capacity of law enforcement officials, optimizing diversion, and strengthening the child protection system in all stages of juvenile criminal justice. Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, serta pentingnya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan diversi dalam proses peradilan pidana anak, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara normatif maupun praktis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak pelaku belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait hak atas perlakuan adil dalam proses peradilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi diversi, serta penguatan sistem perlindungan anak dalam seluruh tahapan peradilan pidana anak]]>
Copyrights © 2025
