<![CDATA[Studi ini menganalisis bagaimana konsep warga negara ideal dibangun dalam Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan mengkaji faktor-faktor kelembagaan yang memengaruhi implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (PPKn). Kurikulum Merdeka menekankan enam dimensi Profil Siswa Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter dan kompetensi siswa; namun, studi terbaru menunjukkan bahwa dimensi-dimensi ini mencerminkan konstruksi hibrida yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila kolektivis, kompetensi individu abad ke-21, dan prinsip-prinsip kewarganegaraan demokratis. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini mengkaji dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, literatur akademis terkini dari dekade terakhir, dan kerangka kerja teoretis kewarganegaraan republik, liberal, dan demokratis. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa representasi warga negara ideal dalam kurikulum bersifat multidimensi tetapi berpotensi ambigu ketika guru tidak memiliki pemahaman teoretis dan pedagogis yang memadai. Lebih lanjut, efektivitas implementasi nilai-nilai kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, ketersediaan sumber daya sekolah, dan budaya kelembagaan. Sekolah dengan budaya demokratis dan dukungan memadai lebih mampu memfasilitasi pembelajaran kewarganegaraan yang reflektif dan kolaboratif dibandingkan sekolah dengan pola pengajaran tradisional. Studi ini menyimpulkan bahwa membentuk warga negara yang ideal tidak hanya membutuhkan kurikulum yang dirancang dengan baik, tetapi juga ekosistem pendidikan yang secara konsisten mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar. Temuan ini menawarkan wawasan bagi para pembuat kebijakan, pengembang kurikulum, dan pendidik dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan di era Kurikulum Merdeka.]]>
Copyrights © 2025
