Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Tanah pada Perjanjian Nominee Ditinjau dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak

Salma Suroyya Yuniyanti (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung)
Fitri Aulia (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung)
Pingki Mulkiyah (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung)
Rismawati Putri (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung)

Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Vol. 10 No. 03 (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pada pengalihan hak atas tanah dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian nominee pengalihan hak atas tanah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Artikel ini mennggunakan pendekatan penelitian doktrinal dan menggunakan penelitian kepustakaan. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan yang mengatur penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pengalihan hak atas tanah dengan perjanjian nominee tidak memiliki bentuk kebijakan yang melindungi pemegang hak warga Indonesia. Perlindungan hukum penting untuk menjamin hak setiap orang, kebijakan pendaftaran tanah belum optimal sebagai jaminan kepemilikan yang sah. Perjanjian nominee melanggar Pasal 1320 KUHPerdata sehingga batal demi hukum karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Artikel ini menyoroti pentingnya kebijakan perlindungan hukum dalam pengalihan hak atas tanah serta pengawasan pendaftaran tanah di Indonesia.