cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desak Putu Dewi Kasih
Contact Email
s2ilmukenotariatan@unud.ac.id
Phone
+62361-222666
Journal Mail Official
s2ilmukenotariatan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Sanglah
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25028960     EISSN : 25027573     DOI : https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala tiga kali setahun. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, serta peneliti yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah dalam bidang Hukum Kenotariatan, Hukum Agraria (Pertanahan) dan Hukum Perjanjian yang dapat dikaitkan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Terkait Notaris/PPAT; Cyber Notary; Hukum Perdata; Hukum Perusahaan; Hukum Jaminan dan Perbankan; Hukum Bisnis; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Kepariwisataan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia I Dewa Made Anom Jagadhita; I Nyoman Bagiastra
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekosongan norma dalam sistem hukum positif Indonesia dan merumuskan kerangka regulasi yang ideal berdasarkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menelaah praktik di negara-negara civil law dan common law. Hasil kajian menunjukkan perlunya norma substantif yang menetapkan lembaga penyimpan (seperti ANRI), prosedur serah-terima, kewajiban digitalisasi, serta ketentuan pertanggungjawaban hukum terhadap penyimpanan jangka panjang. Diperlukan juga pengaturan tentang sistem e-protokol dan cyber notary sebagai langkah modernisasi arsip notaris. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen reformasi kenotariatan yang integratif dan futuristik, menjamin keberlanjutan perlindungan hukum dan akuntabilitas pengelolaan dokumen publik.
Penerapan Blockchain Dalam Pengembangan Smart Contract Di Indonesia Ida Ayu Putu Purnam Asri; Wyasa Putra Ida Bagus
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p7

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menyajikan analisis terhadap penerapan blockchain dalam pengembangan smart contract di Indonesia. Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (konsep dan perundang-undangan) dan yuridis kontekstual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Validitas penerapan teknologi enkripsi (encrypted technology) antara lain blockchain dalam penggunaan smart contract di Indonesia Telah berkembang tidak lagi terbatas pada transaksi jual beli saja tidak serta-merta menghilangkan peran notaris Validitas smart contract berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak serta keterkaitannya dengan eksistensi notaris di Indonesia bahwa smart contract memiliki validitas hukum di Indonesia selama memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu, dalam praktik hukum di Indonesia, penggunaan smart contract sebaiknya dikombinasikan dengan akta notaris, terutama untuk transaksi bernilai tinggi atau yang melibatkan kepemilikan dan hak atas benda
Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun I Gusti Ngurah Agung Brahmandya; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p3

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilihat adanya kendala dari faktor tempat penyimpanan protokol Notaris serta faktor undang-undang itu sendiri. Sehingga solusi yang didapat dalam permasalahan ini pada pelaksanaan Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah MPD Notaris harus memiliki gedung atau ruangan khusus yang memadai untuk menyimpan protokol-protokol Notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Disaat yang bersamaan ketika MPD menyimpan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, MPD perlu diberikan kewenangan yang jelas untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol tersebut.
Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Endi Pratama; Ni Luh Gede Astariyani
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p4

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial di era globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi notaris serta potensi penerapan teknologi digital dalam mendukung layanan hukum. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislative dan konseptual. Informasi yang dianalisis meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui penyusunan Akta autentik yang valid dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, notaris mendukung transformasi sosial dengan mengakomodasi dinamika masyarakat modern melalui pembuatan perjanjian hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum kontemporer. Tantangan utama yang dihadapi meliputi adaptasi terhadap teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses layanan di daerah terpencil. Temuan juga menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan sistem e-notary untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum. Kesimpulannya, optimalisasi peran notaris dalam mendukung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial membutuhkan sinergi antara notaris, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan teknologi digital dianggap krusial untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses secara luas dan efisien.
Notaris-PPAT dan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Potensi Penyalahgunaan Akta Sebagai Media Gratifikasi Terselubung I Putu Alit Arsana; Made Gde Subha Karma Resen
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akta notaris-PPAT sebagai akta autentik yang memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai media gratifikasi terselubung serta upaya preventif yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan praktik gratifikasi terselubung dengan akta notaris sebagai medianya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi terselubung melalui akta notaris sebagai media memiliki potensi untuk dilakukan dengan beberapa skenario terhadap akta jual-beli, Utang-piutang, dan hibah notaris. Guna mencegah praktik gratifikasi terselubung ini, notaris-ppat dalam menyusun sebuah akta notaris harus mampu memvalidasi fakta-fakta empiris yang diterangkan oleh penghadap menjadi sebuah fakta yuridis dengan mengedepankan prinsip terang dan tunai, prinsip kehati-hatian, serta penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.
Kekuatan Hukum Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring Dwi Anggi Cahyani; Anak Agung Duwira Hadi Santosa
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kekuatan hukum dari berita acara RUPS secara online. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkajji UUPT yang dikaitkan dengan Perubahan Undang-Undang ITE, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yakni berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasil analisisnya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kekuatan hukum RUPS online tetap mengikat sama seperti dengan RUPS secara langsung, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UUPT, UU ITE dan Peraturan OJK. Namun dengan catatan dalam pelaksanaan RUPS tersebut dilakukan melalui media telekomunikasi, dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan serta RUPS tersebut dibuatkan suatu berita acara RUPS yang dibubuhi tandatangan elektronik. Akibat hukum atas dibuatnya berita acara RUPS secara daring adalah bahwa akta tersebut tetap sah secara hukum apabila telah dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN dan KUHPerdata sepanjang dalam pembuatan akta autentik dan pelaksanaan RUPS tersebut terdapat sebuah video telekonferensi serta tanda tangan elektronik sebagai suatu alat bukti.
Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p5

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai dampak hukum dari tidak didaftarkannya akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, serta bagaimana tanggung jawab notaris jika ia lalai melaksanakan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta teknik analisis deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa akta wasiat yang disusun secara notariil merupakan dokumen otentik dengan kekuatan pembuktian yang kuat sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, asalkan terpenuhi syarat formal seperti adanya kesadaran pewaris, kecakapan hukum, dan tanpa adanya tekanan. Namun demikian, pendaftaran akta wasiat di Daftar Pusat Wasiat memberikan perlindungan hukum tambahan berupa kemudahan akses, kepastian hukum, serta mengurangi potensi perselisihan di masa mendatang. Wasiat yang tidak didaftarkan berisiko sulit diakses oleh ahli waris, rentan menimbulkan sengketa, dan dapat memperlambat proses pembagian warisan. Kelalaian notaris dalam pendaftaran akta dapat berujung pada tanggung jawab hukum, baik secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pidana menurut Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan atau penghilangan dokumen, maupun sanksi administratif sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, pendaftaran akta wasiat sangat penting sebagai upaya melindungi kehendak pewaris, mencegah perselisihan, dan menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN CUTI NOTARIS YANG TERPILIH SEBAGAI KEPALA DAERAH I Gusti Putu Arya Lanang Karyasa; Putu Edgar Tanaya
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap seorang Notaris yang diangkat menjadi kepala daera. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative untuk menganalisis ketentuan mana pada UUJN yang lebih tepat dalam implementasi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan menggunakan bahan hukum primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengajukan cuti dan menunjuk notaris pengganti sesuai Pasal 11 UU Jabatan Notaris (UUJN). Jika tidak melakukan hal tersebut, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menunjuk notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris. Setelah tidak menjabat sebagai pejabat negara, notaris dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai notaris serta apabila notaris tidak mengambil cuti dan tidak menunjuk notaris pengganti, maka dianggap merangkap jabatan sebagai pejabat negara, yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 3 huruf g UUJN. Konsekuensinya adalah pemberhentian dari jabatan notaris sesuai Pasal 85 UUJN.
Pemaknaan Konsep Pembatasan Kepemilikan Tanah Demi Kepentingan Umum Terhadap Batas Kepemilikan Tanah Non-Pertanian Dari Perspektif Groot-Grondbezit Si Ngurah Yogi Iswara; Devi Marlita Martana
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p14

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis, serta menemukan pemaknaan konsep pembatasan kepemilikan tanah non-pertanian yang melebihi batas dalam konsep pembatasan kepemilikian tanah untuk kepentingan umum dari perspektif asas Groot-Grondbezit. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis, serta didukung dengan metode card system. Adapun hasil kajian tulisan ini bahwa asas Groot-Grondbezit memiliki relevansi signifikan dalam mengatur kepemilikan tanah, dan prinsip ini tercermin dalam kerangka hukum agraria di Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, asas ini menjadi dasar untuk pembatasan kepemilikan tanah non-pertanian. Selain itu untuk mengatasi masalah tersebut, menekankan perlunya pengaturan lebih lanjut yang mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 56 Perpu/1960. Pendekatan ini menitikberatkan pada penunjukan salah satu ahli waris untuk memiliki atau memindahkan tanah tersebut dalam waktu satu tahun setelah menerima warisan. Sementara itu, solusi alternatif mencakup konsep larangan fragmentasi secara tuntas dan land consolidation. Larangan fragmentasi diimplementasikan dengan tegas, termasuk dalam konteks pewarisan. Land consolidation, di sisi lain, melibatkan pengumpulan tanah-tanah yang tersebar atau kecil-kecil untuk dihimpun dan kemudian dibagi kembali dengan kriteria lahan keluarga. Hak waris dijaga, tetapi tanah perlu diatur dan tidak boleh dipecah-pecah lagi dalam ukuran lahan yang tidak lagi sesuai sebagai lahan keluarga.
Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p10

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis peranan asas tata guna tanah dalam menjamin keberadaan lahan sawah dilindungi, serta akibat hukum terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi lahan non-pertanian dari perspektif asas tata guna tanah. Beranjak dari adanya konflik norma antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Celah hukum ini dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan tetap selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang – undang, konsep, dan pendekatan analisis (analitycal approach). Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa prinsip tata guna tanah berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan dengan memastikan alih fungsi LSD sesuai RTRW. Meski pemilik tanah memiliki hak, pemerintah wajib menyeimbangkan kepentingan individu dan nasional melalui pengawasan ketat. Konflik norma muncul antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dengan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang perubahan penggunaan LSD. Untuk menyelesaikannya, diperlukan harmonisasi regulasi sesuai hierarki perundang-undangan dan asas lex superior derogat legi inferiori, sehingga Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah harus disesuaikan atau dicabut. Penguatan pengawasan, sanksi, dan peran pemerintah daerah juga diperlukan demi ketahanan pangan nasional.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 03 (2025) Vol. 10 No. 02 (2025)